@phdthesis{digilib25211,
           month = {February},
           title = {METODE ISTINB{\^A}{\d T} HUKUM PANDANGAN HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA(KB)DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 13350027 RIKE HUMAIROH},
            year = {2017},
            note = {Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB,M.Ag.,M.A.},
        keywords = {Keluarga Berencana, dalam Tafsir Al-Azhar},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25211/},
        abstract = {Buya HAMKA adalah salah seorang tokoh ulama Indonesia yang banyak
menyumbangkan pemikirannya di berbagai bidang baik itu agama, politik, sastra
dan lain-lain. Salah satu pemikiran HAMKA yang menarik untuk diteliti adalah
pemikirannya tentang keluarga berencana yang beliau tuliskan di dalam tafsir Al-
Azhar.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu
penelitian pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui buku-buku,
baik primer maupun sekunder yang terkait dengan pembahasan tentang
pandangan Buya HAMKA tentang keluarga berencana dan pembahasan tentang
keluarga berencana secara umum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan u{\d s}{\=u}l fiqh dengan pendekatan kebahasaan (lugowiyyah) dengan
menggunakan kaidah man{\d t}{\=u}q dan mafh{\=u}m. Dalam hal ini pandangan Buya
HAMKA tentang keluarga berencana dianalisa, dan dalam menganalisa
pandangan buya HAMKA tentang keluarga berencana, penyusun menggunakan
pola pikir induktif, yaitu dengan menganalisa pandangan Buya HAMKA tentang
keluarga berencana yang kemudian diambil kesimpulan umum. Kemudian
kesimpulan umum tersebut dianalisis untuk mengetahui metode istinb{\=a}{\d t}
hukumnya.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya HAMKA membagi
padangannya terhadap program keluarga berencana menjadi dua, pertama,
program keluarga berencana sebagai kebijakan pemerintah. Pemerintah
melegalkan program keluarga berencana dengan tujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dengan membatasi angka kelahiran sehingga
tercipta keseimbangan antara jumlah penduduk dengan persediaan sumber daya
alam bagi masyarakat. HAMKA membolehkan ikut campur pemerintah dalam
program keluarga berencana selama masih dalam batas syari?at dan tidak
melanggar hak masyarakat. Kemudian yang kedua, keluarga berencana sebagai
kepentingan keluarga. HAMKA membolehkan keluarga berencana dalam lingkup
keluarga selama dalam keadaan {\d d}ar{\=u}rat dan atas persetujuan suami istri,
menggunakan metode yang sesuai dengan syari?at dan bukan karena
tidakpercayaan akan takdir tuhan.}
}