The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015)
Tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi nikah. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensai pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas minimal usia perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa rumusan yang jelas mengenai batasan-batasan dispensasi dapat diberikan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, tanpa adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan. Penyusun juga mengkaji ulang dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul berupa pengumpulan data penetapan dispensasi nikah serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan serta tolak ukur Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin di Bantul dan tinjauan hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis yaitu sebuah cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan normanorma hukum baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sedangkan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma agama. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah ialah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan kriteria khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan dispensasi Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan wewenang hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Hakim dalam memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi nikah berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari pemohon. Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke madharatan bagi si pemohon.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015) (Text)
PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015) (Other)
HTML Summary of #25250 PROBLEMATIKA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015)