<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"^^ . "ABSTRAK\r\n\r\n\r\nUndang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindugan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di \r\nluar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam sidang paripurna DPR-RI tanggal 24 September 2004 \r\ntelah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober \r\n2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No. 4445. Dengan \r\nberlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang \r\n(leg:slator), mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang \r\nyang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permasalahan penempatan TKI di luar \r\nnegeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI ke luar negeri secara \r\nillegal atau permasalahan perdagangan manusia (trafficking) pada saat proses penempatan TKI di luar \r\nnegeri. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya UU No. 39 Tahun 2004, dengan harapan agar proses \r\npenempatan TKI di luar negeri memiliki payung hukum dan memberi kekuatan hukum para TKI, agar \r\nkemudian para pahlawan devisa (sebutan untuk TKI) mampu menuntut hak jikalau dikemudian hari \r\nterjadi permasalahan antara TKI dengan user (pemakai jasa TKI atau perusahaan yang memp kerjakan \r\nTKI).\r\nPokok permasalahan yang disajikan penulis didalam pembahasan kebijakan kriminalisasi dan \r\npertanggungjawaban pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 (UU PPTKILN) adalah: (1). Perbuatan apa \r\nsajakah yang dikriminalkan dalam UU PPTKILN? atas dasar apakah kebijakan kriminalisasi di tetapkan \r\ndalam UU PPTKiLN? (2). Bagaimanakah bentuk atau rumusan atau formulasi pertanggungjawaban pidana \r\nyang di terapkan dalam UU PPTKILN? apa ukuran pengenaan pertanggungjawaban pidana keparla si pelaku \r\npidana dalam UU PPTKILN? (3). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi \r\ndan pertanggungjawaban pidana yang di berlakukan dalam UU PPTKILN? atau apakah penerapan kebijakan \r\nkriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU PPTKILN sesuai dengan hukum Islam?\r\nPenulis melakukan p nelitian yang bersifat eksplanatoris atau confirmatory\r\nresearch, yang dalam hal ini penulis mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah ditetapkan \r\natau dirumuskan sebagai perbuatan pidana didalam UU PTKILN (untuk mendapatkan penjelasan tentang \r\nkebijakan kriminalisasi dalam UU PTKILN), selain itu juga penelitian berupaya mener.angkan \r\nbagaimana rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PTKILN, yang \r\nterakhir adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan \r\npertanggungjawaban pidana yang diberlakukan didalam UU PTKJLN. Pendekatan yang dipergunakan oleh \r\npenulis adalah pendekatan Normatif atau yuridis, yaitu penulis didalam melakukan pendekatan \r\nterhadap masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dengan menda,sarkannya pada \r\nteks...:teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik untUk pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah \r\nini.\r\nAkhir kata, permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 39 \r\nTahun 2004, bahwasanya hukum Islam memandang tinggi sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal \r\nini sudah dengan baik di intepretasikan dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga \r\npenerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidan sudah sesuai dengan nilai-nilai \r\nyang dianut di dalam hukum Islam."^^ . "2008-04-23" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 04370076"^^ . "MARHENDRA HANDOKO"^^ . "NIM. 04370076 MARHENDRA HANDOKO"^^ . . . . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Text)"^^ . . . . . "BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Text)"^^ . . . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI\r\nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #25417 \n\nKETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI \nDI LUAR NEGERI {UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Islam"@id . .