TY  - THES
N1  - Pembimbing : Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum. 
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
ID  - digilib2573
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2573/
A1  - ACHMAD ABDUL HAQ AL-HAKIMI  NIM: 03360189,  
Y1  - 2009/06/10/
N2  - Program Keluarga Berencana yang telah lama dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh BKKBN dalam menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera telah mengalami keberhasilan yang signifikan secara nasional. Meskipun di suatu daerah dalam prakteknya terdapat perbedaan sistem dalam melaksanakanya. Seperti di wilayah Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur yang telah menjalankan pola kemandirian secara penuh dalam ber-KB. Dari permasalahan tersebut penyusun akan mendeskriptifkan pelaksanaan KB di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 tentang pelaksanaan program KB yang ada di wilayah tersebut dijalankan. 
Adanya BKKBN di daerah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berorientasi terhadap perkembangan dan pembangunan keluarga yang dapat memberikan kontribusi besar pada masyarakat yang terdapat di daerah Kabupaten Kediri. Namun, apabila lembaga tersebut tidak dipergunakan oleh daerah, yang akhirnya tugas tersebut dilimpahkan pada suatu lembaga kesehatan masyarakat yakni, puskesmas-puskesmas yang terdapat di wilayah daerah tersebut. Dengan adanya peralihan tugas tersebut yang tidak diketahui oleh masyarakat luas di daerah memungkinkan adanya peralihan dari tujuan program KB. Sedangkan pihak puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya di Kecamatan Kunjang yang merasa terbebani, dikarenakan tidak adanya keputusan yang jelas dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan tugas tersebut. 
Kajian yang penyusun lakukan dalam pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yaitu dengan menggunakan suatu pendekatan secara normatif, maka yang penyusun lakukan adalah mengemukakan pelaksanaan dan perkembangan program KB di wilayah tersebut dan bagaimana Hukum Islam dan Keppres meninjau tentang pelaksanaan program KB di wilayah tersebut. Meskipun, pada umumnya masyarakat yang ada di Kecamatan Kunjang dalam melaksanakan program KB lebih memilih dan mengikuti program swastanisasi yang dilaksanakan oleh para bidan-bidan desa yang dinilai oleh masyarakat lebih menjaga privasi dan lebih efisien. Sedangkan puskesmas sendiri lebih melayani para akseptor yang pada umumnya masih bersifat pra-mandiri ataupun memberikan informasi dasar mengenai program ber-KB. Pelaksanaan Keluarga Berencana yang ada di Indonesia, para ulama telah bersepakat dalam menentukan sebuah Hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yakni bergantung pada alasan dan tujuan para akseptor dalam ber-KB, sehingga ketika melakukanya tidak mendatangkan kemudharatan. Hukum Islam menilai program KB sama halnya dengan al-'Azl yaitu suatu perbuatan yang menghindarkan terjadinya kehamilan. Di dalam Al-Qur'an sendiri juga terdapat sebuah metode dengan sistem interval yaitu dengan sistem jarak kelahiran yang ideal. Sedangkan tujuan dilaksanakannya program tersebut yang mendasarkan pada Keppres telah dijalankan dengan baik, dengan terlaksananya program tersebut secara Mandiri oleh masyarakat yang pada akhirnya menciptakan tujuan yang menuju keluarga sejahtera dan sehat yang sesuai dengan keinginan setiap individu sebuah keluarga.    
PB  - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
KW  - Program keluarga berencana
KW  -  hukum Islam
KW  -  Keppres.
M1  - skripsi
TI  - PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEPPRES NO. 09 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO. 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA  PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
AV  - restricted
ER  -