@phdthesis{digilib25903,
           month = {June},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM KREDIT PENGUATAN MODAL INTENSIFIKASI USAHA TANI
DI KELOMPOK TANI SILAYUR DESA KALIGINTUNG
KABUPATEN KULON PROGO},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 02381236 NENGCEU SITI ROHIMAH},
            year = {2005},
            note = {DRS. RIYANTA, M.HUM.},
        keywords = {kredit, hutang piutang, modal kerja},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25903/},
        abstract = {Pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa
pinjaman untuk meningkatkan produksi pertanian bagi masyarakat tani yang tidak
mampu. Bantuan ini disalurkan melalui kelompok tani, oleh karena itu Kelompok
Tani Silayur mendapatkan bantuan modal tersebut dengan membuat kredit
Penguatan Modal Intensifikasi (PMI) Usaha Tani.
Pelaksanaan sistem kredit PMI Usaha Tani tersebut menyimpan berbagai
permasalahan, di antaranya dengan kewajiban petani mengembalikan pinjaman
dengan tambahan 6\% pertahun menimbulkan perbedaan pendapat tentang
kedudukan hukumnya apakah termasuk dalam kategori riba atau tidak. Serta
dalam prosedur peminjaman, sistem kredit ini tidak terdapat adanya jaminan,
sehingga hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu sistem
kredit ini sangat rentan menimbulkan resiko kerugian bagi salah satu pihak.
Kajian ini merupakan kajian lapangan, maka dalam pengumpulan data
menggunakan teknik dan metode wawancara dengan responden, dokumentasi
dengan menelusuri dokumcn-dokumen serta observasi dengan mengamati
langsung obyek serta subyek penelitian. Kemudian penelitian ini di lapangan
menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui struktur di dalam
kelompok maupun masyarakat serta aktivitas, organisasi dan motivasi yang ada
dalam masyarakat yang sedang berkembang.
Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa pelaksanaan
sistem kredit PMI Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur memiliki dua hukum.
Pertama, dalam penambahan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh petani
sebagai debitur dinyatakan sah sesuai ketentuan hukum Islam dari segi manfaat.
Kedua, dalam penyelesaian dengan memberikan tenggang waktu dan tidak
diperbolehkan mengambil pinjaman pada masa tanam yang akan datang dapat
dibenarkan karena memberikan kelonggaran dalam pembayaran bagi debitur,
sedangkan pemberian denda dengan penambahan tidak diperbolehkan karena
merupakan riba yang berlipat ganda.}
}