TY - THES N1 - siti Fatimah, SH., M.Hum ID - digilib25949 UR - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25949/ A1 - UUN SUNARSIH, NIM. 00360472 Y1 - 2005/06/07/ N2 - Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang sangat sakral sebelum era reformasi. Karenanya, walaupun dalam pasal 3 7 UUD 1945 memungkinkan untuk melakukan perubahan atas konstitusi tersebut, namun pasal itu seakan tabu untuk digunakan. Keinginan untuk mengubah UUD 1945 sampai gerakan reformasi muncul pada tahun 1998. Era reformasi dengan lembaga legislatif hasil pemilihan yang demokratis, telah menempatkan UUD 1945 tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tidak bisa diubah. Walaupun tetap diakui sebagian besar materi UUD 1945 tetap relevan, namun sebagian lagi dianggap perlu diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Scmangat mengubah ini pula yang mengakibatkan dalam tempo singkat sudah empat kali diamandemen. Dalam hukum Islam, naskh pada umumhya merupakan fenomena penduduk Madinah yang teijadi sebagai akibat perubahan yang dihadapl masyarakat muslim setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ketentuan-ketentuan yang diintrodusir pada tahap awal munculnya Islam diarahkan untuk merebut hati orang-orang Makkah. Perubahan-perubahan yang ada dimunculkan dalam versus pada waktu masyarakat muslim mendapatkan otoritas kekuasaan dimana legislatif yang baru dianggap mendesak untuk mengatur kehidupan dilingkungan baru Madinah. Perubahanperubahan yang teijadi dalam hukum Islam sendiri luas jangkauannya bisa teijadi Jaiam AI-Qw'an, .-;unnah Jan UUD (produk hasil ijtihad lcgislatif) namun dalam AIQu'an hanya ayat-ayat Madaniyahlah yang pcmah dirubah (naskh), tidak dengan ayat-ayat Makiyah yang bersifat ketuhanan dan inipun terjadi semasa Nabi masih hid up. Kedudukan untuk UUD 1945 yang diamandemen adalah tetap seperti pasal dan ayat-ayat yang belum diamandemen sebelumnya, diubah karena dianggap sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zamar.. lagi, begitupun dengan hukum Islam terjadi perobahan karena berubahnya kendaan dnlam tatanan kehidupan masyarakat dan terjadi ~:mtuk kemaslahatan bersama. Kedudukan pun sama seperti ketentuan-ketentuan yang belum dirubah sebelumnya, artinya ket5ika kedudukannya sebagai yang pertama dalam hicrarki perundang-undangan, maka setclah dian1andemcn kedudukannya tetap sebagai yang pertama, begitupun dalam ketentuan hukum Islam. PB - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KW - Amandemen UUD 1945 KW - Perspektif Hukum Tat a Negara KW - Hukum Islam M1 - skripsi TI - KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM AV - restricted EP - 128 ER -