@phdthesis{digilib26272,
           month = {August},
           title = {KEKUASAAN  KONSTITUSIONAL


(Telaah atas Pemikiran Politik Noccolo Machiavelli)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 98 51 2626 AHMAD RIFA'I},
            year = {2004},
            note = {Abdul Basir Solissa, M.Ag},
        keywords = {Kekuasaan konstitusional, Noccolo Machievilli},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26272/},
        abstract = {Mencermati hingar bingar urgensi pemilihan 1angsung presiden (dalam konteks Indonesia) kita dapat 
menebak bahwa selama ini kerap terjadi penyimpangan pada kekuasaan. Kekuasaan rezim orba yang 
dianggap menindas dan memonopoli dalam penafsiran pandangan hidup, semakin mengerdilkan dan 
memasung peran kreatif masyarakat untuk berpartisipasi memajukan kehidupan berbangsa  dan  
bemegara. Definisi istilah kekuasaan  sebagai  tarik-menarik  dan  sating  mempengaruhi  antara 
pihak yang kuat dan pihak yang lemah (agar  keinginannya  dapat  dilaksanakan  oleh pihak yang 
dikuasai), merupakan istilah umum dalam dunia politik.  Kek.uasaan menjadi  problem  sentra1  dalam 
  relasi   apapun,   baik   konteks   hubungan   antar ind ividul/kelompok maupun dalam  konteks  
interaksi  penguasa  dengan  rakyat. Dcngan kekuasaan, seorang pcnguasa dalam "sistem nasional" 
(negara) dapat mendcsakkan agenda-agenda kenegaraan -baik sesuai maupun tidak- dengan aspirasi 
masyarakat  untuk tujuan yang -katanya- demi kemajuan bangsa .

Kckuasaan yang dimaksud disini, adalah kekuasaan dalam konteks hubungan antara pcilguasa (beserta 
perangkat-perangkatnya maupun regulasi- sebagai pemegang kckuasaan) dan rakyat (sehagai ohyek 
kckuasaan) . Dalam skala rnikro kekuasaan mcmpunyai makna rel i sosia l amar  individul/kdompok  
(Johan  Ualtung),  dalam skala makro masifitas relasi ini menjadi wadah ncgara yang menurut Max 
Weber mcmiliki kekuatan dan kekuasaan politik yang hesar dalam mcmonopoli penggunaan kekerasan . 
Konsekuensi ini timbul akibat dari kesepakatan penyerahan sebagian hak? hak, kehehasan dan 
kekuasaan yang d.imilikin ya kepada  suatu kekuasaan hersama.

Dalam sistem pemerintahan apapun saat ini baik monarki, aristokrasi maupun demokrasi terdapat 
kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan baik tersembunyi maupun terang terangan. Alat-alat 
kekuasaan, hukum ataupun militer merupakan ponopang bagi kelangsungan kekuasaan suatu rezim. 
Mencermati pola-pola kekuasaan para pemimpin bangsa, terdapat de[;,rradasi pemaknaan tentang 
kekuasaan. Pandangan kekuasaan sehagai amanat rakyat berubah menjadi sarana pemenuhan ambisi 
pribadi dan kelompok pemegang kckuasaan .

J{\ensuremath{>}}rakt ,;k-praktek penyalahgunaan kekuasaan tidak berhcnti pada dataran kckuasaan yang telah mapan. 
Tetapi juga pada situasi perolehan kekuasaan tersebut, kericuhan dulam pcmilihan kepala desa atau 
kepala daerah misalnya , kadang memicu konflik berkcpanjangan . lni disebabkan aksi-aksi politik 
yang tidak mengindahkan kaidah hcrpolitik sccara schat dan wajar. lni mcnuniukkan dalam proses 
politik di Indonesia bclum menuju pada tataran pencerahan politik.

Disinilah sesungguhnya konstitusi memegang peranan penting dalam mengarahkan jalannya proses 
politik yang benar dan demokratis. Dalam scjarahnya konstitusi mengalami pasangan surut, diawali 
dengan pandangan konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan awal mengenai pentingnya 
pembatasan dan pengawasan kekuasaan penguasa . Disamping itu konstitusiona1isme mencerminkan}
}