relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26575/
title: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL MERTELU  DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP  (STUDI DI DESA PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA)
creator: CHOLILUL UMAM, NIM. 13380050
subject: Muamalat
description: Bagi hasil mertelu merupakan salah satu akad kerjasama dalam pertanian  yang biasa disebut akad mukhābarah. Dalam bagi hasil mertelu yang dilakukan di  Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, para pihak yang berakad  membuat perjanjian terlebih dahulu secara lisan dengan kesepakatan semua biaya  pengolahan lahan ditanggung oleh pihak penggarap dan pemilik lahan hanya  memberikan sawahnya serta membayar pajak. Pembagian hasilnya berdasarkan  kesepakatan bersama yaitu 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap.  Kemudian dalam perjanjian mertelu tidak ada batasan waktu berakhirnya kerjasama.  Ada dua pertanyaan untuk dikaji Pertama, bagaimana pelaksanaan bagi hasil  kerjasama pertanian yang diterapkan di Desa Pendem? Kedua, bagimana bagi hasil  mertelu ditinjau dari prespektif hukum Islam?.  Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field reseach).  Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan dari  sudut pandang hukum Islam kemudian dilakukan analisa terhadap masalah tersebut.  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif  yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan al-  Quran, Hadis dan ijma’ ulama.  Setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak terpenuhinya syarat-syarat  sahnya perjanjian. Salah satunya tidak adanya batasan waktu dalam melakukan  perjanjian. Modal yang diberikan pemilik sawah yaitu nominal sawah sebesar Rp.  330.000,- dan penggarap dari biaya pengolahan lahan sebesar Rp. 1.197.000,- apabila  dibuat perbandingan yaitu 1:3 dan penggarap lebih besar menanggung beban resiko.  Kemudian pembagian hasil panen dilakukan di sawah setelah selesainya pemanenan.  Apabila pemilik sawah tidak hadir maka penggarap menanggung beban untuk  mengantar hasil bagian dari pemilik sawah sampai kerumahnya.  Merujuk nas-nas dan beberapa pendapat ulama, penyusun menyimpulkan  bahwa pelaksanaan bagi hasil mertelu belum sesuai dengan hukum Islam, meskipun  akad yang sudah disepakati telah memenuhi rukun akad tetapi belum memenuhi  syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu tidak adanya batas waktu berakhirnya  perjanjian. Kemudian dalam modal yang diberikan masing-masing pihak tidak sama,  tidak sesuai asas tawāzūn dan prinsip muamalat yang mengatakan segala bentuk  muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Pembagian hasilnya  yang diantar langsung kerumah pemilik sawah dan biaya pengantaran yang  ditanggung oleh penggarap juga mengandung unsur penindasan yang tidak  dibenarkan dalam segala bentuk muamalat.
date: 2017-05-19
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26575/2/13380050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26575/1/13380050_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   CHOLILUL UMAM, NIM. 13380050  (2017) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL MERTELU DALAM KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGGARAP (STUDI DI DESA PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.