eprintid: 26633
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 71
dir: disk0/00/02/66/33
datestamp: 2017-07-18 06:32:26
lastmod: 2017-07-18 06:32:26
status_changed: 2017-07-18 06:32:26
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: FRISKA MUTHI WULANDARI, NIM. 1520311018
title: DUALISME PERATURAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH  NASIONAL (BASYARNAS)
ispublished: pub
subjects: hukum
divisions: pps_hi
full_text_status: restricted
keywords: BASYARNAS, Pengadilan Agama, Eksekusi putusan.
note: 1.    Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  2.    Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
abstract: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) saat ini  mulai diminati masyarakat karena penyelesaian sengketa di BASYARNAS lebih mengedapankan  perdamaianmelalui musyawarah. Namun, undang-undang yang mengatur terkait kewenangan pengadilan  terhadap eksekusi putusan BASYARNAS masih mengalami tumpang tindih peraturan. Penelitian ini  berfungsi untuk mengetahui penyebab terjadinya dualisme peraturan tentang eksekusi putusan  BASYARNAS dan mengetahui akibat hukum adanya dualisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan   kasus,  dan  pendekatan  historis.  Bahan hukum yang digunakan  yakni  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  dengan  responden beberapa arbiter di BASYARNAS. Analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif,  yakni   menganalisis  data  dari  yang  bersifat  umum,  kemudian  ditarik konklusi menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. UU  Peradilan  Agama  (PA)  sebagai  produk  legislasi  pertama  memberikan kompetensi kepada PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan diperkuat dengan adanya UU  Perbankan syariah, semestinya Peradilan Agama sudah secara praktis memiliki wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa adanya dualisme terjadi karena adanya UU No.30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut PA sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah.PERMA No.14 Tahun 2016 telah  memberikan  kepastian  hukum  bahwa   eksekusi  dari  putusan  BASYARNAS dilaksanakan di PA. PERMA ini merupakan sebuah kemajuan karena telah mengembalikan ruh kesyariahan  dari putusan BASYARNAS terkait sengketa dagang atau ekonomi syariah yang pada akhirnya eksekusi dilaksanakan di Pengadilan Agama.
date: 2017-05-30
date_type: published
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: PROGRAM PASCASARJANA
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   FRISKA MUTHI WULANDARI, NIM. 1520311018  (2017) DUALISME PERATURAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26633/2/1520311018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26633/1/1520311018_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf