TY  - THES
N1  - Kebijakan Haji, Orde Baru, Husami, Gambela.
ID  - digilib26666
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26666/
A1  - LENA INGE YUNITASARI LENA INGE YUNITASARI  13120083, LENA INGE YUNITASARI  13120083
Y1  - 2017/05/24/
N2  - Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, oleh karena itu, haji wajib hukumnya bagi orang 
Islam yang telah mampu melaksanakannya. Minat berhaji umat Islam Indonesia yang sangat besar, 
menjadi sasaran lahirnya kecurangan-kecurangan yang merugikan dari agen-agen perjalanan haji 
swasta. Permasalahan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sejak tahun 1967, 
pemerintah secara sistematis membatasi keikutsertaan pihak-pihak swasta maupun perorangan dalam 
penyelenggaraan haji. Puncaknya pada tahun 1970 pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa 
penyelenggaraan haji hanya dilakukan oleh pemerintah.Syafruddin Prawiranegara merespon kebijakan 
tersebut dengan menyelenggarakan haji murah bersama Husami pada musim haji tahun 1970. Walaupun 
akhirnya mereka berhasil berhaji, namun menyisakan ketegangan antara pemerintah dengan Syafruddin. 
Penelitian ini penting dilakukan sebagai studi terhadap sejarah perhajian di Indonesia dalam 
perspektif sosial politik dan khususnya bagi pengembangan bidang studi Sejarah dan Kebudayaan Islam 
di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan haji mempengaruhi sikap umat 
Islam hingga terjadi peristiwa Gambela yang direpresentasikan oleh Husami dan jama?ah hajinya pada 
tahun 1970. Masalah ini mengacu pada kerangka pemikiran bahwa lahirnya pelanggaran hukum oleh umat 
Islam, diantaranya adalah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang  dianggap tidak akomodatif 
terhadap kebutuhan umat Islam. Hal ini merupakan masalah sejarah yang diteliti berdasarkan sudut 
pandang sosial-politik, dengan adanya perubahan- perubahan yang terjadi setelah terjadinya insiden 
haji Husami. Perubahan tersebut kemudian mempengaruhi fakta tentang proses kebijakan publik yang 
dipaparkan menggunakan pendekatan sosial-politik. Penjabaran masalah secara khusus mengacu pada 
teori konflik Ralf Dahrendorf yang dianalisis mendalam dengan konsep-konsep kebijakan publik dan 
haji. Pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan studi pustaka, sedangakan analisis data 
beserta pengumpulannya menggunakan metode kualitatif, sehingga mengandalkan komprehensif dari 
sumber-sumber yang ditemukan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sejak tahun 1967 hingga 1970 pemerintah telah berupaya 
melakukan monopoli penyelenggaraan haji. Dimulai dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 
27/U/IN/5/1967 hingga Kepres No. 22 Tahun 1969. Selain tidak akomodatif terhadap kebutuhan umat 
Islam, secara hukum ditemukan adanya pertentangan norma terhadap Kepres tersebut, yaitu 
bertentangan dengan UUD 1945 dan Tap MPRS No. XXVII Tahun 1966. Hal tu mengakibatkan timbulnya   
pertentangan   antara   pemerintah   dengan   Husami   dan   Syafruddin
























































vii












Prawiranegara. Husami merespon dengan mempelopori penyelenggaraan haji murah dengan Kapal Gambela. 
Pemerintah banyak merintangi perjalanan haji Husami. Walaupun pada akhirnya mereka tetap berhasil 
melaksanakan ibadah haji, peristiwa ini berujung pada sanksi berat kepada Husami, Kie Hock Shipping 
dan ex jamaah haji Husami. Kondisi ini telah menjadikan pemerintah dan kebijakannya dalam situasi 
yang tidak nyaman.
PB  - UIN Sunan Kalijaga
KW  - Kebijakan Haji
KW  -  Orde Baru
KW  -  Husami
KW  -  Gambela.
M1  - skripsi
TI  - KEBIJAKAN HAJI DI INDONESIA TAHUN 1967 ? 1970 M; STUDI KASUS PERISTIWA GAMBELA
AV  - restricted
EP  - 116
ER  -