@phdthesis{digilib26765,
           month = {May},
           title = {PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 10340154 WILDAN HABIBI},
            year = {2017},
            note = {1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.},
        keywords = {Perjanjian, Jual Beli, Perumahan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26765/},
        abstract = {Kabupaten Sleman sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, rekreasi/pariwisata, tentunya sangat berdampak pada perubahan fisik wilayah tersebut, khususnya penggunaan lahan, atas tuntutan kebutuhan permukiman, sarana dan prasarana usaha/perekonomian, transportasi, telekomunikasi, utilitas kota, dan prasarana lainnya yang mendukung kehidupan. Sejak tahun 2014-2017 di Kabupaten Sleman tercatat 135 ijin pembanguan perumahan, 67 diizinkan, 44 proses, 24 ditolak. Banyaknya pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman khususnya oleh developer/pengembang perumahan, seringkali malah menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat merugikan konsumen industri perumahan, karena masih banyak pengembang yang hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kebutuhan konsumen, terutama pengembang perumahan dengan skala kecil dan bukan merupakan anggota organisasi pengembang perumahan. Dalam kurun 2005-2015 Ombudsman DIY menerima laporan sebanyak 12 kasus di antaranya terkait dengan keluhan fasos dan fasum. Mayoritas persoalan fasos dan fasum yang dipermasalahkan beradaa di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli perumahan di Kabupaten Sleman Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data yang dari lapangan. Sifat penelitiannya deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam hal ini adalah Peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Serta untuk menjelaskan peran dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan wilayah dan pengawasan terhadap pemenuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum ). Metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang mengharuskan pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum pada kawasan perumahan dan permukiman banyak tidak diketemukan aturan dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) mengenai pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum. Adapun pengelolaan oleh Pemda belum maksimal dikarenakan masih banyaknya developer yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya sehingga merugikan konsumen.}
}