relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2677/
title: APLIKASI PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
creator: UMI HANIFAH  NIM: 04380061,  
subject: Ekonomi Islam
description:  ABSTRAK   Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Peraturan Daerah mempunyai tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Salah satu Peraturan Daerah di Yogyakarta yang mengatur masalah retribusi, terutama retribusi parkir, yaitu Perda No. 19 tahun 2002. Dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji yaitu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Yogyakarta khususnya di Jalan Malioboro, apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam.   Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada, menganalisis dan menginterprestasi dan termasuk penelitian lapangan (Field Research), dengan terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini permasalahan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002.   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terungkaplah bahwa pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta terutama di Jalan Malioboro tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 yang mengaturnya. Petugas parkir mengambil keuntungan dengan cara menaikkan tarif parkir dua kali lipatnya dan lebih parahnya tanpa sepengetahuan UPTD Pengelolaan Perparkiran. Tindakan tersebut dilakukan ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan masalah yang menimbulkan yaitu karena masalah ekonomi dan terpaksa dilakukan. Sedangkan Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan “pemalingan†yang tidak dibenarkan kecuali karena keadaan yang mendesak dan pemerintah sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga tindakan itu telah sesuai dengan hukum Islam dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan.  
date: 2009-06-12
type: Thesis
type: PeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2677/1/BAB%20I%2CV.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2677/2/BAB%20II%2CIII%2CIV.pdf
identifier:   UMI HANIFAH NIM: 04380061,   (2009) APLIKASI PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.