relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26881/
title: PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA  PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA  (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)
creator: RISKA ROFIANA, NIM. 13380086
subject: Ekonomi Syariah
subject: Muamalat
description: Kehalalan produk adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal  semacam ini menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan  mengkonsumsi sebuah produk. Dalam Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999  tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang  menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam, maka harus bertanggung  jawab atas kehalalan produknya. pencantuman keterangan halal atau tulisan halal  pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi  menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran  suatu pernyataan halal label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku,  bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi  pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya. Dalam hal ini  banyak di antara pelaku usaha yang berada di Yogyakarta yang mencantumkan  label halal tanpa terlebih dahulu memeriksakan kehalalan produknya pada  lembaga yang diakreditasi (LPPOM-MUI). Tujuan dari penelitian ini adalah  mencari faktor yang menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak melakukan  sertifikasi halal ke LPPOM-MUI.  Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sifat  penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan data, yang  digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang  untuk menganalisis permasalahan adalah Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini  menggunakan analisa data kualitatif, dan dengan teknik analisis berfikir induktif.  Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan Pertama, Untuk proses  pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga, sama dengan  pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainya. Yaitu pencantuman  label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman  label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke  LPPOM-MUI. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  peneliti mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal  adalah (1) Kesadaran Hukum, (2) Administrasi, dan (3) Ekonomi. Ketiga, untuk  meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha makanan yang harus  dilakukan adalah (a) Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya  pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan terkait peraturan pencantuman label  halal dan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Agar pelaku usaha  benar-benar mengerti dan mengetahui keguanaan atau manfaat dari peraturan  hukum itu. (b) Upaya tindakan, tindakan penyadaran hukum pada pelaku usaha  dapat dilakukan dengan cara memperberat sanksi yang diberikan terhadap pelaku  usaha yang melakukan pelanggaran.
date: 2017-05-02
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26881/1/13380086_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: en
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26881/2/13380086_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   RISKA ROFIANA, NIM. 13380086  (2017) PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.