%A NIM. 11350008 ULFATUL FIKRIYAH
%O Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.
%T PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SLAWI NOMOR: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)
%X Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan mulia, yang mana
memiliki kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan hukum Nasional
Indonesia. Pada dasarnya poliandri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang
diharamkan dalam Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya perkawinan poliandri
tetap dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa memandang tata cara
pelaksanaan yang dilakukan itu benar ataupun salah.
Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi, Perkara Nomor
1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. adalah sebuah perkara pembatalan perkawinan
dikarenakan sang istri melakukan perkawinan poliandri dengan menggunakan
identitas palsu. Kasus tersebut menarik penyusun untuk meneliti dan mengkaji
mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas dan apa saja akibat hukum yang
ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan poliandri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat
permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur‟an, Hadits, pandangan para
Ulama serta kaidah-kaidah fiqih, dan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat
dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poliandri
karena pemalsuan identitas adalah dengan pembuktian yaitu alat bukti yang
membuktikan terjadinya perkawinan poliandri, berupa fotocopy kutipan akta
nikah dari perkawinan pertama tergugat II dan perkawinan kedua tergugat II, serta
diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat. Dasar pertimbangan hakim
dalam putusan ini adalah berdasarkan kemaslahatan. Kemudian akibat hukum dari
pembatalan perkawinan poliandri, yaitu: (1) Mengenai masa ‘iddah, karena
diketahui terjadinya pembatalan ini setelah ba’da dukhul, maka masa ‘iddah bagi
istri adalah 3 (tiga) kali qurȗ’ dan istri dapat bercampur dengan suami sah dari
perkawinan pertamanya setelah masa ‘iddahnya habis. Hal ini ditentukan agar
jelas bahwa tidak terdapat janin di dalam rahim istri akibat dari perkawinan
dengan suami kedua. (2) Mengenai nafkah, dalam perkara ini suami kedua
dibebaskan atas nafkah istri karena perkawinan yang dilakukan keduanya
merupakan perkawinan yang tidak sah (fasid/batal). (3) Mengenai harta bersama,
harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dianggap tidak pernah ada.
Karena, dalam perkawinan tersebut pihak wanita masih terikat perkawinan dengan
suami terdahulunya, hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf (b). Sedangkan,
harta pribadi tetap dimiliki masing-masing pihak dan dikuasai secara penuh.
%K poliandri
%D 2017
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib27219