@phdthesis{digilib27239,
           month = {March},
           title = {HUKUM DONOR ASI
(ANALISIS FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR
DONOR ASI)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 13350007 Khotifatul Defi Nofitasari},
            year = {2017},
            note = {Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.},
        keywords = {donor ASI, air, susu, ibu, hukum Islam},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27239/},
        abstract = {Di Indonesia, urgensi dari pemberian ASI untuk bayi mendorong
kemunculan aktivitas donor ASI yang dikoordinir menjadi satu gerakan. oleh
karena itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai pencetus fatwa keagamaan
terbesar di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum Donor ASI.
Terdapat polemik dalam fatwa No.28 Tahun 2013 tentang donor ASI, karena
dalam fatwa tersebut diterangkan bahwa donor ASI dapat menyebabkan
kemahraman apabila mencapai kadar yang ditentukan karena tidak
mempermasalahkan cara penyusuan. Oleh karena itu, kebolehan donor ASI
dalam Fatwa MUI ini, ditakutkan akan menimbulkan mafsadah munculnya
saudara susuan yang banyak dan tidak jelas. Fatwa pembolehan donor ASI
tersebut berlandaskan pada beberapa dasar hukum Islam, baik berupa nas,
kaidah-kaidah fikih, pendapat ulama madzhab terdahulu dan pendapat ulama
anggota Komisi Fatwa MUI. Skripsi ini membahas dua pokok masalah, yaitu
bagaimana istinb{\=a}{\d t} hukum yang digunakan MUI dalam penetapan Fatwa
donor ASI serta relevansi Fatwa terhadap kondisi masyarakat Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research)
dengan mengumpulkan buku dan data, baik primer maupun sekunder yang
menjelaskan tentang Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang donor ASI.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan Normatif dan
menggunakan metode penetapan fatwa MUI serta Ilmu Sosiologi Hukum
Islam.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam menetapkan Fatwa
donor ASI, MUI menggunakan metode penetapan fatwa yang telah
disepakati. MUI memberikan beberapa syarat yang ketat dalam
pelaksanaanya agar dapat menekan mafsadah yang akan terjadi. Secara
metodologis, pertimbangan kebolehan donor ASI dan Fatwa MUI
berlandaskan pada metode ra?y isti{\d s}lahi, yaitu pertimbangan {\d d}arrurah
(kematian bayi) dan Hajjah (kesehatan dan perkembangan akal bayi). Dilihat
dari maslahah dalam segi keselarasan dengan nas, fatwa ini masuk dalam
Masla{\d h}ah al-Mu?tabarah, yaitu maslahah yang diperhatikan oleh syar?i
dengan adanya petunjuk langsung maupun tidak langsung di dalam nas. Salah
satunya adalah s{\=u}rah Al-Baqarah(2): 233 yang berisi tentang kebolehan
penyusuan bukan kepada ibu kandung. Pertimbangan kebolehan wanita
muslimah memberikan donor ASI kepada bayi nonmuslim berlandaskan pada
surah Al-Mumtahanah(60): 8 yang berisi perintah untuk berlaku adil kepada
kafir {\.z}immi. Fatwa MUI tentang donor ASI relevan untuk dijadikan pedoman
masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan terbitnya fatwa tersebut
disebabkan adanya pertanyaan dan aktivas yang berkembang di masyarakat,
tingkat kebutuhan ASI yang tinggi serta selaras dengan program pemerintah
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2012 tentang ASI ekslusif.
Namun, masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya
masyarakat faham atas apa yang tertera dalam fatwa donor ASI tersebut.}
}