%A NIM: 13370069 RETANISA RIZQI
%O DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
%T DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM MULTIPARTAI DI
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR´IYYAH
%X Retanisa Rizqi (13370069) – Skripsi berjudul Dilema Pemerintahan Dalam
Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar´iyyah).
Partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang penting didalam sistem
demokrasi. Setelah demokrasi dimulai, salah satu hasil dari reformasi adalah
dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya
partai (multipartai) dengan berbagai asas dan ciri. Sistem pemerintahan presidensial
yang diikuti dengan sistem multipartai yang terjadi pada negara Indonesia sekarang
ini, pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Penelitian ini
membahas tentang Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia
Perspektif Siyasah Syar´iyyah).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang
ditimbulkan oleh sistem presidensial yang berbasis multipartai dan permasalahan
itu dikaji menggunakan siyasah syar´iyyah. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dan sifat penelitian ini merupakan penelitian pustaka, analisis dengan
menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai
yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan.
Penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang ada
di Indonesia telah terkungkung oleh sistem multipartai. Sistem multipartai yang ada
di Indonesia telah menyebabkan instabilitas pada pemerintahan, mereduksi hak
prerogratif presiden, serta partai politik hanya mengincar sebuah kekuasaan demi
kemaslahatan partainya sehingga yang awalnya partai politik itu bertujuan untuk
menampung aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat hidup sejahtera malah
membuat kemaslahatan masyarakat Indonesia sendiri terkesampingkan. Dengan
adanya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pemerintahan Islam yang baik
menurut perspektif siyasah syar´iyyah. Siyasah syar´iyyah sendiri menginginkan
sebuah pemerintahan itu pengaturannya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai
dengan tuntutan syara. Kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan
kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia
melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.
Terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial dengan
sistem multipartai, penyusun memilih solusi untuk melakukan penyederhanaan
partai politik, yaitu sistem multipartai sederhana, serta masih bergantung pada
itikad baik dari partai politik dan politisi untuk membentuk koalisi politik yang
solid.
Kata Kunci: Presidensial, Pemerintahan, Multipartai, Siyasah Syar´iyyah.
%K Presidensial, Pemerintahan, Multipartai, Siyasah Syar´iyyah.
%D 2017
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib27296