TY  - THES
N1  - Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
ID  - digilib27310
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27310/
A1  - Giandiva Zuliang Levi, NIM. 13370031
Y1  - 2017/04/20/
N2  - Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia atau biasa
menyebutnya dengan tindak pedofilia, dipandang sebagai permasalahan yang
serius oleh pemerintah karena berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu reaksi
negative terhadap korban seperti trauma, pandangan menyimpang mengenai hal
yang berkonotasi seksual. Selain itu dampak kekerasan seksual dapat
membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi, kenyamanan dan keamanan
anak, juga gangguan psikologis dan fisik, bahkan tidak jarang berujung pada
kematian. Dampak yang ditimbulkan ini juga dianggap sangat meresahkan orang
tua karena anak-anak sebagai sasaranya. Dampak yang ditimbulkan dari kasus
pedofilia sangat besar dimana sasaran korbanya adalah anak-anak yang masih
membutuhkan perlindungan. Dalam hal ini Negara memiliki tanggungjawab
penuh untuk melindungi setiap generasi bangsa dari ancaman dalam bentuk
apapun, tidak terkecuali kekerasan seksual terhadap anak. Dikeluarkanya Perppu
No. 1 Tahun 2016 yang semula diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Diterbitkannya kebijakan ini sebagai bentuk dari respon
pemerintah terhadap maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, intidari
Perppu ini tentang pemberatan pidana dan menambah pidana tambahan bagi
pelaku kekerasan seksual. Banyaknya pidana tambahan menuai banyak reaksi pro
dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam skripsiini, Kebijakan Sanksi Pidana
Hukuman Tambahan (Perppu No.1 Tahun 2016) dikaji dalam sudut pandang
Siyasah Dusturiyyah dan Maq?sid al-Syar??ah dengan mempertimbangkan
kemaslahatan manusia.
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi pustaka (library
research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitianya
bersifat deskriptif-analitik yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis
menggunakan kerangka teori.
Hasil penelitian bahwa diterbitkannya Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman
Tambahan (Perppu No. 1 Tahun 2016) menurut perspektif siyasah dusturiyyah
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yaitu meliputi prinsip
menegakkan kepastian hokum dan keadilan, serta prinsip hak-hak asasi. Dimana
adanya kebijakan ini sebagai respon terhadap tingginya kekerasan seksual
terhadap anak serta mendahulukan kemaslahatan umum. Pidana tambahan yang
diatur dalam Perppu berupa hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi
elektronik dan hukuman mati menurut perspektif maq?sid al-syar??ah melihat
dampak dan resikonya hukuman kebiri kimia belum ada yang menjamin
efektifitas hukuman maka perlu pengkajian ulang terhadap hukuman tambahan
ini. Sedangkan untuk hukuman tambahan pemasangan alat deteksi elektronik dan
hukuman mati tidak berentangan dengan maq?sid al-syar??ah.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - kekerasan seksual
KW  -  pedofilia
KW  -  pelindungan anak
M1  - skripsi
TI  - KEBIJAKAN SANKSI PIDANA HUKUMAN TAMBAHAN
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH
(STUDI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016)
AV  - restricted
EP  - 109
ER  -