relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27318/
title: PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM  PILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM
creator: KHOERUL IMAM MAHDI, NIM. 13370011
subject: ISLAM DAN DEMOKRASI
description: Masalah pencalonan sejak era Orde Baru sampai awal reformasi hanya ada  satu jalur yaitu menggunakan Partai Politik sebagai kendaraan politik untuk bisa  menjadi calon Kepala Daerah. Hal ini mengalami berbagai kendala atau masalah  sehingga banyak tuntutan masyarakat untuk dibukanya calon Independen.  Akhirnya Lalu Ranggalawe yang merupakan anggota DPRD Lombok melakukan  uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah inkonstitusional dengan  alasan bahwa beliau ingin maju sebagai Kepala Daerah akan tetapi tidak begitu  mengharapkan dengan mengunakan jalur Partai Politik karena sudah menjadi  rahasia umum bahwa biaya untuk sewa kendaraan politik sangat mahal. Setelah  dibahas dalam persidangan kemudian Mahakamah Konstitusi membolehkan  dengan adanya jalur Independen yang tertuang dalam Putusan MK No. 5/PUUV/  2007. Sehingga ada dua jalur dalam ikut pencalonan yaitu jalur menggunakan  Partai Politik dan jalur perseorangan (independen). Dengan hal tersebut penyusun  tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Siyasah Dusturyah terhadap Putusan  MK No. 5/PUU-V/2007 tetang Calon Perseorangan (Independen)? Dan apakah  Putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah?  Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)dengan  pendekatan Yuridis, normatif, dan politis yang bersifat deskriptif-analitik. Untuk  membedah masalahnya menggunakan Teori Hukum Tata Negara Islam (Siyasah  Syar’iyyah) yang lebih khususnya yaitu Siyasah Dusturiyah menganai Hak-hak  rakyat serta prinsip-prinsip Siyasah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah  data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, karya  ilmiyah, maupun internet.  Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi  melegalkan dengan adanya calon Perseorangan (Independen) memberikan angin  segar pada demokrasi Indonesia dengan memberikan jalan alternatif bagi orang  yang ingin menjadi calon Kepala Daerah apabila melewati Partai Politik tidak  bisa. Sehingga hak yang melekat pada rakyat yaitu untuk dipilih dan memilih  seperti yang ada dalam Siyasah Dusturiyah telah dipulihkan dan diberikan hak  kembali dalam Putusan tersebut, Sehingga Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 sesuai  dengan Siyasah Dusturiyah. Putusan tersebut pun tidak bisa ditolak secara  Agama, karena masalah mengenai kepemimpinan dilihat dari setelah Rosululloh  wafat merupakan hasil dari ijtihad para Sahabat (Khulafa al-Rasyidun) mengenai  siapa yang menjadi penerus Nabi. Selanjutnya pengambilan Putusan tersebut  Mahkamah Konstitusi juga telah menggunakan prinsip kedudukan manusia  dibumi, prinsip musyawarah, prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip hak asasi  manusia, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip pradilan bebas. Sehingga  Putusan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas / telah menggunakan prinsip-prinsip  siyasah.  Kata kunci : Pilkada, Calon Perseorangan (Independen), Siyasah Dusturiyah.
date: 2017-05-22
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27318/1/13370011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27318/2/13370011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   KHOERUL IMAM MAHDI, NIM. 13370011  (2017) PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.