<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM"^^ . "Masalah pencalonan sejak era Orde Baru sampai awal reformasi hanya ada\r\nsatu jalur yaitu menggunakan Partai Politik sebagai kendaraan politik untuk bisa\r\nmenjadi calon Kepala Daerah. Hal ini mengalami berbagai kendala atau masalah\r\nsehingga banyak tuntutan masyarakat untuk dibukanya calon Independen.\r\nAkhirnya Lalu Ranggalawe yang merupakan anggota DPRD Lombok melakukan\r\nuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah inkonstitusional dengan\r\nalasan bahwa beliau ingin maju sebagai Kepala Daerah akan tetapi tidak begitu\r\nmengharapkan dengan mengunakan jalur Partai Politik karena sudah menjadi\r\nrahasia umum bahwa biaya untuk sewa kendaraan politik sangat mahal. Setelah\r\ndibahas dalam persidangan kemudian Mahakamah Konstitusi membolehkan\r\ndengan adanya jalur Independen yang tertuang dalam Putusan MK No. 5/PUUV/\r\n2007. Sehingga ada dua jalur dalam ikut pencalonan yaitu jalur menggunakan\r\nPartai Politik dan jalur perseorangan (independen). Dengan hal tersebut penyusun\r\ntertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Siyasah Dusturyah terhadap Putusan\r\nMK No. 5/PUU-V/2007 tetang Calon Perseorangan (Independen)? Dan apakah\r\nPutusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah?\r\nPenelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)dengan\r\npendekatan Yuridis, normatif, dan politis yang bersifat deskriptif-analitik. Untuk\r\nmembedah masalahnya menggunakan Teori Hukum Tata Negara Islam (Siyasah\r\nSyar’iyyah) yang lebih khususnya yaitu Siyasah Dusturiyah menganai Hak-hak\r\nrakyat serta prinsip-prinsip Siyasah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah\r\ndata yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, karya\r\nilmiyah, maupun internet.\r\nHasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi\r\nmelegalkan dengan adanya calon Perseorangan (Independen) memberikan angin\r\nsegar pada demokrasi Indonesia dengan memberikan jalan alternatif bagi orang\r\nyang ingin menjadi calon Kepala Daerah apabila melewati Partai Politik tidak\r\nbisa. Sehingga hak yang melekat pada rakyat yaitu untuk dipilih dan memilih\r\nseperti yang ada dalam Siyasah Dusturiyah telah dipulihkan dan diberikan hak\r\nkembali dalam Putusan tersebut, Sehingga Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 sesuai\r\ndengan Siyasah Dusturiyah. Putusan tersebut pun tidak bisa ditolak secara\r\nAgama, karena masalah mengenai kepemimpinan dilihat dari setelah Rosululloh\r\nwafat merupakan hasil dari ijtihad para Sahabat (Khulafa al-Rasyidun) mengenai\r\nsiapa yang menjadi penerus Nabi. Selanjutnya pengambilan Putusan tersebut\r\nMahkamah Konstitusi juga telah menggunakan prinsip kedudukan manusia\r\ndibumi, prinsip musyawarah, prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip hak asasi\r\nmanusia, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip pradilan bebas. Sehingga\r\nPutusan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas / telah menggunakan prinsip-prinsip\r\nsiyasah.\r\nKata kunci : Pilkada, Calon Perseorangan (Independen), Siyasah Dusturiyah."^^ . "2017-05-22" . . . . "UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . "Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga"^^ . . . . . . . . . "NIM. 13370011"^^ . "KHOERUL IMAM MAHDI"^^ . "NIM. 13370011 KHOERUL IMAM MAHDI"^^ . . . . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Text)"^^ . . . . . "13370011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Text)"^^ . . . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM\r\nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #27318 \n\nPUTUSAN MK NO. 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM \nPILKADA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM\n\n" . "text/html" . . . "ISLAM DAN DEMOKRASI" . .