@phdthesis{digilib27587,
           month = {August},
           title = {KOLABORASI GURU BK DENGAN WAKIL KEPALA SEKOLAH
BIDANG KESISWAAN DALAM MENGATASI KEDISIPLINAN SISWA
DI SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {NIM. 13220062 ARDI WAHYU SAPUTRA},
            year = {2017},
            note = {Drs. H. Muhammad Hafiun, M.Pd.},
        keywords = {kolaborasi guru bimbingan konseling, kedisiplinan siswa},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27587/},
        abstract = {Latar belakang dari masalah ini adalah masalah kedisiplinan khususnya
datang terlambat masuk sekolah. Kedisiplinan menjadi masalah serius di SMA N
1 Kota Mungkid. Itu karena di sekolah tersebut sangat menjunjung tinggi nilainilai
kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan pondasi awal berjalannya proses
belajar-mengajar yang baik. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka
keterlambatan siswa masuk sekolah ini salah satunya dilakukan kolaborasi guru
bimbingan dan konseling dengan wakilkepala sekolah bidang kesiswaan.
Penelitian ini bertujuan untunk mengetahui seperti apa bentuk-bentuk kolaborasi
yang dilakukan antara guru bimbingan dan konseling dengan wakil kepala sekolah
bidang kesiswaan dalam mengatasi masalah kedisiplinan siswa. Sumber data
dalam penelitian ini adalah 3 guru BK, siswa yang sering terlambat, dan wakil
kepala sekolah bidang kesiswaan. Objek dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk
kolaborasi yang dilakukan guru BK dengan wakil kepala sekolah bidang
kesiswaan dalam mengatasi masalah kedisiplinan siswa di SMA N 1 Kota
Mungkid. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi.analisi data menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh
guru bimbingan dan konseling dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
dalam mengatasi masalah kedisiplinan siswa di SMA N 1 Kota Mungkid ada 2
yaitu bentuk usaha formal dan bentuk usaha informal. Bentuk usaha formal yang
dilakukan yaitu rapat koordinasi untuk menentukaan pembinaan berdasarkan
pelanggaran siswa. Bentuk usaha informal meliputi (1) konseling individu, (2)
konseling kelompok, (3) teguran, (4) nasihat, (5) pembinaan, (6) program buku
pribadi siswa, (7) program kedisiplinan.}
}