%A NIM. 13360016 MALPHA DELLA THALITA
%O DR. ALI SODIQIN, S. AG, M. AG.
%T STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP 
PERMEN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN 
PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
%X Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri
(PERMEN) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan
Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia. PERMEN ini merupakan salah satu langkah guna menjaga sumber daya
alam dan perlindungan terhadap biota laut, akan tetapi, terbitnya PERMEN Nomor 2 Tahun
2015 tersebut menuai pro-kontra bagi setiap kalangan. Contohnya oleh Ombudsman
Republik Indonesia yang menyatakan bahwa PERMEN ini telah melanggar dari ketentuan
induknya yaitu UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Selain itu, waktu sosialisasi
(transisi) PERMEN juga dinilai terlalu singkat yang menyebabkan masyarakat terutama para
nelayan tidak siap untuk menerimanya karena harus menyediakan alat tangkap yang ramah
lingkungan namun dengan biaya yang besar.
Ketentuan larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat (hela dan
tarik) serta bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap PERMEN Nomor 2 tahun 2015
menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penyusun melalui
pendekatan yuridis-normatif, dengan jalan mengidentifikasi hukum Islam dan pendapat dari
tokoh Imam Asy-Syatibi terkait teori maqashid syariah terhadap PERMEN Nomor 2 tahun
2015, serta dikuatkan dengan hierarki peraturan yang ada di Indonesia khususnya UU Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian kualitatif, yang menghasilkan penemuan
bahwa adanya korelasi antara hukum islam dan UU Nomor 45 Tahun 2009 terhadap
PERMEN Nomor 2 Tahun 2015. Korelasi tersebut dijabarkan dalam poin persamaan dan
perbedaan. Persamaannya adalah, keduanya sama-sama berjalan demi tujuan utama yaitu
menjaga alam guna kesejahteraan masyarakat dan ekonomi berkelanjutan. Sedangkan,
perbedaannya adalah jika pelanggaran yang berimplikasi terhadap kerusakan alam, hukum
Islam menilai hal ini termasuk pada kategori perbuatan terkutuk karena telah mengancam
keseimbangan alam, namun, jika PERMEN Nomor 2 Tahun 2015, menilai bahwa adanya
pengrusakan alam yang dilakukan manusia termasuk pada kategori pidana sehingga perlu
adanya langkah hukum sebagai tindak lanjut dan efek jera.
%K Larangan penggunaan pukat hela, hukum Islam
%D 2017
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%L digilib28196