relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28226/
title: STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT ISLAM: STUDI KOMPARATIF MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI DAN HASIL   KEPUTUSAN NU
creator: BAKHTIAR YUSUF, NIM. 13360042
subject: Perbandingan Madzhab
description: Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan   kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945,   maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk   meningkatkan kemudahan akses pada fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menuangkanya   kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang   Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau kemudian disebut dengan BPJS   Kesehatan.  Pada tahun 2015, MUI dalam agenda Ijtima’ Ulama se-Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa, salah   satunya adalah fatwa tentang BPJS Kesehatan. Di dalam fatwa tersebut MUI berpendapat bahwa secara   umum BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Kemudian PBNU dalam   agenda Muktamar NU di Jombang juga melakukan pembahasan yang sama terkait dengan status hukum BPJS   Kesehatan melalui lembaga Bahtsul Masail. Di dalam kesimpulanya PBNU menilai bahwa BPJS Kesehatan   yang selama ini di jalankan oleh pemerintah tidak ada masalah dalam kacamata syariah karena prinsip   BPJS Kesehatan bukan seperti prinsip asuransi pada umumnya. Hal ini berbeda dari fatwa yang   dikeluarkan oleh MUI.  Melihat perbedaan pendapat kedua lembaga tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana   metode pengambilan keputusan hasil Ijtima’ Ulama MUI dan Bahtsul Masail NU dalam menetapkan status   hukum BPJS Kesehatan, serta letak persamaan dan perbedaan kedua lembaga tersebut dalam menetapkan   status hukum BPJS Kesehatan. Selain itu, penyusun juga tertarik untuk melihat hasil fatwa tersebut   melalui perspektif kemaslahatan.  Dalam melakukan kajian ini, penyusun menggunakan metode maslahah, yaitu suatu ilmu yang digunakan   untuk menilai sebuah keputusan hukum berdasarkan kemanfaatan yang akan dicapai bagi masyarakat.   Dengan kata lain, metode maslahah ini kemudian akan digunakan sebagai analisis sebuah fatwa. Selain   itu, penyusun juga melakukan kajian ini menggunakan cara library research sebagai metode pencarian   data-data dan menyampaikanya dengan cara deskriptip-analitik. Untuk data primer merujuk kepada   hasil keputusan fatwa MUI dan Bahtsul Masail NU, sedangkan untuk sumber pendukung merujuk kepada   buku, jurnal, dan karya ilmiah lainya yang terkait dengan tema.  Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan sebuah fatwa baik MUI maupun NU   mempunyai model penetapan dan hasil yang berbeda. MUI menilai bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai   dengan syariah karena di dalam akad antar para pihak masih mengandung unsur gharar, maisir, dan   riba dengan penekanan kepada teks-teks al-Quran dan Sunnah serta pendapat ulama. Sedangkan NU   menilai BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat Islam karena masuk kedalam akad ta’awun yang   didapatkan melalui penalaran terhadap kitab-kitab para ulama.
date: 2017-07-17
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28226/1/13360042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28226/2/13360042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   BAKHTIAR YUSUF, NIM. 13360042  (2017) STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT ISLAM: STUDI KOMPARATIF MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI DAN HASIL KEPUTUSAN NU.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.