<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH"^^ . "Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang \r\nberaneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut memiliki bentuk dan keunikan \r\ntersendiri di masing-masing tempat yang tersebar di negera Indonesia. Sejak negara ini \r\nmemproklamirkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki \r\nsatu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu \r\nalat pengitegrasi bangsa ini. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik \r\nIndonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan \r\nKota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Indonesia memasuki era otonomi daerah secara luas \r\nsejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sekarang \r\nini. Pada era ini, DPRD dan Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur daerahnya dengan membuat \r\nperaturan daerah (Perda). Namun sebagaimana jamaknya kebebasan, secara naluri, kebebasan cenderung \r\ndigunakan seluas-luasnya.\r\nPada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni Bagaimanakah pembatalan \r\nPeraturan Daerah menurut peraturan perundang- undangan di NKRI; Bagaimanakah pandangan Siyasah \r\nSyar‟iyyah tentang pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri; Penelitian ini \r\nmerupakan penelitian normatif yuridis. Sumber hukum yang dipakai, yaitu hukum primer yang bersumber \r\ndari Perundangan-Undangan mengenai peraturan daerah di Indonesia, sementara sumber hukum sekunder \r\nbersumber dari publikasi hukum, buku teks, penelitian terdahulu ataupun data-data lain terkait \r\nperaturan daerah.\r\nHasil penelitian ini bahwa pembatalan peraturan daerah syari‟ah oleh Menteri Dalam Negeri. Dilihat \r\ndari mekanisme bentuk pengawasan terhadap peraturan daerah yang tertuang dalam ketentuan \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat empat model pengawasan \r\nterhadap produk hukum daerah, yaitu: Executive Prewiew, Executive Review (terbatas), pengawasan \r\nrepresif, dan pengawasan preventif. Oleh karenanya keputusan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda \r\ntermasuk di dalamnya Perda syariah adalah inkonstitusional atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah \r\nhukum yang berlaku. Meskipun adanya aturan yang menaungi kewenangannya yang kemudian oleh Mahkamah \r\nKonstitusi dipertegas bahwa kewenangan tersebut adalah inkonstitusional."^^ . "2017-08-14" . . . . "UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"^^ . . . "Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"^^ . . . . . . . . . "NIM. 10370014"^^ . "MUHAMMAD ZULPIANOOR"^^ . "NIM. 10370014 MUHAMMAD ZULPIANOOR"^^ . . . . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Text)"^^ . . . . . "10370014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Text)"^^ . . . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #28248 \n\nPEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH\n\n" . "text/html" . . . "Jinayah Siyasah" . .