%0 Thesis
%9 Skripsi
%A DEDY YUSUF BAHTIAR, NIM. 10370024
%B Fakultas Syariah dan Hukum
%D 2017
%F digilib:28254
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Rekomendasi Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik,  Good Governance.
%P 187
%T KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN PADA MALADMINISTRASI LAYANAN PUBLIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP   TEORI SISTEM DALAM ISLAM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28254/
%X Rekomendasi Ombudsman merupakan produk hukum dalam penyelesaian maladministrasi oleh Lembaga   Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai lembaga pengawas pelayanan   publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang   baik (good governance) serta mencitptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan berupa hukum   yang adil, termasuk pemberantasan dan mencegah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme serta   mengajak pelaku usaha agar memperjuangkan perbaikan publik oleh sektor swasta.  Skripsi ini mengkaji, bagaimana aspek yang mengikat dan tidak mengikat  rekomendasi Ombudsman dalam fungsi pengawasan badan layanan umum, bagaimana rekomendasi Ombudsman   dalam fungsi pengawasan badan layanan umum menurut teori sistem dalam Islam dan bagaimana cara   penyelesaian rekomendasi Ombudsman dalam fungsi pengawasan badan layanan umum?  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis   yaitu dengan pendekatan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum   serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat. Sifat data penelitian ini adalah yuridis empiris   yaitu dengan kata lain merupakan jenis penelitian sosilogi hukum dan dapat disebut dengan   penelitian lapangan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode   analisis kualitatif yakni dimana data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dianalisis   dengan teori yang memiliki korelasi.  Hasil penelitian ini adalah, pertama, aspek mengikat rekomendasi Ombudsman adalah mengikat secara   moral (morally binding) yaitu berupa saran kepada pejabat publik untuk memperbaiki pelayanan umum   yang dikeluhkan oleh masyarakat (pelapor). Sedangkan aspek tidak mengikatnya rekomendasi Ombudsamn   adalah tidak mengikat secara hukum (non legally binding) layaknya pengadilan. Kedua, penyelesaian   maladministrasi oleh Ombudsman merupakan mekanisme penyelesaian yang sederhana, cepat dan bebas   biaya. Penyelesaiannya dengan pendekatan persuasif dan mekanisme penyelesaian alternatif yaitu   adanya monitoring rekomendasi dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip win-win   solution yang mampu melindungi kepentingan pelapor juga memberikan kesempatan kepada terlapor untuk   melakukan perbaikan pelayanan publik dengan menegakkan prinsip ultimum remedium, yang   mengesampingkan terlebih dahulu penyelesaian yang formil-legalistik. Ketiga, satu fitur yang   menjangkau semua fitur lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem dalam hukum Islam   adalah fitur kebermaksudan (purposefulness) untuk menerapkan kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman   dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien.
%Z Dr. SITI RUHAINI DZUHAYATIN, M.A