%0 Thesis
%9 Skripsi
%A METTY SINTA OPPYFIA, NIM. 11370076
%B Fakultas Syariah dan Hukum
%D 2017
%F digilib:28267
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Difabel, Hak Politik, Siyasah Syar’iyyah
%P 116
%T PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017  (STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28267/
%X Hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pilkada Kota Yogyakarta tidak luput dari berbagai   macam problematika dalam penyelenggaraannya. Hal ini seolah menjadi anomali, pasalnya Daerah   Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi melalui Peraturan Daerah DIY   Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   Perundang-undangan juga mengatur hak politik penyandang difabel melalui Undang- Undang Nomor 8   Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi UU No.8 Tahun 2016 dilihat melalui   perspektif siyasah syar‟iyyah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi   undang-undang dengan kesesuaian hak politik warga negara dalam Islam yang meliputi hak memilih dan   dipilih, berserikat dan berkumpul, serta berpendapat.    Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016   terhadap pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Dan bagaimana   pandangan siyasah syar‟iyyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemenuhan   Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif.   Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak   terstruktur atau terbuka.    Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa dalam perspektif siyasah syar‟iyyah implementasi   Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan   prinsip dan tujuan siyasah syar‟iyyah yaitu prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui   pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan Pilkada kepada pemilih difabel. Prinsip   kebebasan diwujudkan melalui penggunaan teknologi braile template untuk pemilih difabel netra, TPS   akses untuk pemilih difabel daksa, dan informasi visual serta pendamping pemilih untuk difabel   rungu. Namun demikian masih terdapat kendala di lapangan terkait pelaksanaan Pilkada Kota   Yogyakarta tahun 2017. Kendala yang ada diantaranya adalah dalam tahap persiapan, mulai dari   sosialisasi yang kurang merangkul semua golongan pemilih difabel khususnya difabel rungu atau tuli,   kurangnya informasi tentang visi misi paslon, hingga adanya ketidak-sesuaian data calon pemilih. Di   tahap penyelenggaraan, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pendamping untuk pemilih   difabel rungu atau tuli.
%Z DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.  NIP 19681020 199803 1 002