%0 Thesis
%9 Skripsi
%A HANU ROCHMANSYAH, NIM. 12370055
%B Fakultas Syariah dan Hukum
%D 2017
%F digilib:28273
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Tugas dan Wewenang KPU, Pemilukada, Siyāsah Dustūriyyah
%P 150
%T IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF   SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28273/
%X Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mandiri dan independen. Dalam sistem   ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan dalam sebuah negara dalam penyelenggaraan Pemilu.   Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat   ketidak beresan dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya   disalahkan, mengingat tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal   13 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015. KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses   jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara   dan penentuan pemenang Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul tentu juga   tidak terlepas dari berbagai masalah di dalamnya. Antara lain, partisipasi masyarakat yang menurun,   daftar pemilih yang masih kacau, banyaknya pelanggaran kampanye yang terjadi, dan masih terdapat   praktik money politic.                                          Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan normatif-   empiris dengan metode wawancara langsung kepada responden dan bersifat deskriptif analisis.   Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul   dalam Pemilukada 2015 dengan melihat hal sebagai berikut: pertama, mengenai Implementasi Tugas Dan   Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukaa 2015 menurut Undang-   undang No 1 Tahun 2015. Kedua, tentang pandangan Siyāsah Dustūriyyah terhadap Implementasi Tugas   dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul. Teori yang digunakan untuk menjawab   rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Siyāsah Dustūriyyah tekait pemilihan pemimpin.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan wewenang   Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada   2015 sudah profesional dan sesuai dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2015. Apabila dilihat dari   sudut pandang Siyāsah Dustūriyyah belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah- kaidah konsep ahlul halli   wal aqdi. Akan tetapi, KPU telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dengan   menjunjung tinggi prinsip musyawarah (Syurā) dan keadilan tanpa mengabaikan hak- hak yang dimiliki   oleh rakyat. Sehingga tercipta suatu Pemilukada yang tertib, aman, dan lancar.
%Z DR. AHMAD YANI ANSHORI, S.AG., M.AG.  NIP. 19731105 199603 1 002