%A NIM. 13340092 DEVINA MARTHALINDA
%O 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
2. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME ATAS TARI SERIMPI KAWUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
%X Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan salah satu
faktor yang dapat merangsang terciptanya karya seni masyarakat. Karya seni
perlu dilindungi oleh Negara, sebagaimana di atur di dalam UU No. 28 tahun
2014 Tentang Hak Cipta. Karya seni juga merupakan identitas diri suatu
bangsa, dimana pelanggaran berupa penjiplakan atas seni tari karya seseorang
sangat merugikan penciptanya dan perlu mendapatkan sanksi yang tegas.
Persoalannya adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam UU
No. 28 Tahun 2014 terhadap penjiplakan karya seni tari. Apakah ada kendala
dalam implementasi UU. No.28 Tahun 2014 terkait dengan penjiplakan karya
seni tari.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan
wawancara dengan pencipta karya seni tari yang karyanya dijiplak. Adapun
pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Yuridis-Empiris
yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan tema penulis dan dengan melihat fakta di lapangan terkait dengan
kasus penjiplakan karya seni tari, kemudian dilakukan analisa.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Perlindungan hukum
yang di atur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah Pemerintah melakukan
pengawasan terhadap mereka yang sudah mendaftarkan hak cipta di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikarenakan hak cipta tersebut
merupakan hak ekslusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan
telah terwujud. Bagi yang belum mempunyai lisensi tersebut, maka
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak
ada tindakan apapun. Kedua, kendalanya menurut hasil di lapangan adalah
mereka tidak mendaftarkan karya seni tari-nya dikarenakan di Kantor
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa alasan yakni: Proses
pendaftaran yang dianggap sulit, berbelit-belit; mereka beralasan tidak
mengetahui prosedur pendaftaran seni tari: seni tari merasa tidak dilindungi
sepenuhnya oleh pemerintah; mahalnya biaya pendaftaran bahkan mereka
tidak mengetahui tentang Haki tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan
sosialisasi terhap Haki secara terus menerus.
%K Haki, UU No. 28 Tahun 2014 dan Karya seni tari.
%D 2017
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib28586