@phdthesis{digilib29114,
           month = {September},
           title = {IMPLEMENTASI JURNALISME DAMAI PADA SKH REPUBLIKA DAN
SKH KOMPAS (STUDI PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN
AGAMA OLEH AHOK EDISI OKTOBER-NOVEMBER 2016)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {NIM. 13210101 IDA FADILAH},
            year = {2017},
            note = {Saptoni, S.Ag., M.A.},
        keywords = {Media, Pemberitaan Konflik dan SARA, Kasus Dugaan Penistaan
Agama, dan Jurnalisme Damai.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29114/},
        abstract = {Dalam media massa, pemberitaan konflik terutama yang berbaur SARA
menjadi isu yang hangat bagi para wartawan ataupun reporter untuk meliputnya.
Meskipun pemberitaan mengenai SARA dilarang, namun pers maupun media
berkewajiban untuk menyeleksi setiap kejadian dan konflik. Framing atau
pembingkaian berita menjadi salah satu cara bagaimana wartawan membingkai
dan mengemas peristiwa menjadi berita yang layak dipublikasikan. Terkait
pemberitaan SARA, tidak menutup kemungkinan media memiliki keberpihakan.
Dalam menyikapi fenomena keberpihakan, peneliti ingin melihat apakah media
menjadi peredam konflik dalam pemberitaan atau menjadi pelopor perdamaian.
Penelitian ini mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki
Tjahaja Purnama atau Ahok yang menimbulkan sensitifitas di kalangan
masyarakat. Kasus penistaan agama yang terjadi pada saat kunjungan Ahok di
Kepulauan Seribu, dalam pernyataan Ahok sebagai berikut: ?Bisa saja dalam hati
kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah
:51 macem-macem itu?. Dalam penelitian ini, SKH Republika dan SKH Kompas
menjadi media yang memberitakan kasus penistaan agama dan memiliki
pandangan berbeda dalam setiap pemberitaannya. SKH Republika dan SKH
Kompas, nantinya akan diteliti menggunakan analisis Robert N. Entman dan
menginterpretasikan ke dalam jurnalisme damai. Dari hasil analisis jurnalisme
damai, akan dilihat media Republika memiliki pandangan dalam masalah Ahok
sebagai masalah hukum dan Kompas mendefinisikan masalah Ahok sebagai
masalah SARA dan kepentingan pilkada.}
}