%A NIM. 1520010024 Amril Maryolo AR
%O Sunarwoto, MA., Ph.D.,
%T FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA
(Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)
%X Peraturan daerah (Perda) keagamaan merupakan peraturan yang bernuansa
syariat Islam di Bulukumba. Ada empat Perda keagamaan di Bulukumba, yaitu
Pertama, Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan
Penjualan Minuman Keras. Kedua, Perda No. 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah di ganti Perda No. 07 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Zakat. Ketiga, Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan
Muslimah. Keempat, Perda No. 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran
bagi Siswa dan Calon Pengantin. Penegakan syariat Islam di Bulukumba tidak lepas
dari upaya Komite Persiapan Pelaksana Syariat Islam (KPPSI) dalam
memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Alasan pemerintah
menerapkan Perda keagamaan untuk mengurangi angka kriminal, menjaga ketertiban,
dan menguatkan identitas keagamaan di Bulukumba. Di sisi lain implementasi Perda
keagamaan mengalami perdebatan antar aktor negara, Islam, dan masyarakat sipil di
Bulukumba. Tesis ini mengkaji bagaimana dan mengapa muncul formalisasi syariat
Islam di Bulukumba, bagaimana dinamika proses politik kebijakan Perda keagamaan,
dan bagaimana negosiasi antar aktor terkait implementasi Perda keagamaan di
Bulukumba.
Penelitian ini menemukan bahwa munculnya formalisasi syariat Islam di
Bulukumba karena Adanya relasi antar aktor institusi pemerintah dengan KPPSI
memudahkan munculnya Perda-perda bernuansa syariah serta dorongan dari
organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan
lain-lain. Terdapat keinginan pemerintah untuk mengurangi tindakan kriminal dan
meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Bulukumba. Sejarah Bulukumba yang
menjadi daerah Islamisasi dato Ri Tiro menjadikan keinginan yang kuat bagi
pemerintah untuk melakukan formalisasi syariat Islam di Bulukumba.
Implementasi Perda keagamaan tersebut memunculkan sejumlah programprogram
pengembangan nilai-nilai keagamaan sebagai upaya penegakan Perda
keagamaan. Program-program tersebut seperti, operasi minuman keras (miras), zakat
community development, pengentasan buta aksara al-Qur’an, pemakaian busana
Muslim dan Muslimah di ruang publik, dan masih banyak program keagamaan
lainnya. Pemerintah Bulukumba membentuk desa dan kelurahan Muslim sebagai
kawasan percontohan pelaksanaan Perda keagamaan. Penerapan syariat Islam
berimplikasi kepada tatanan masyarakat dan konstalasi politik lokal. Pemahaman
masyarakat akan syariat islam semakin siginifikan. Namun, masih ada kasus yang
muncul akibat Perda tersebut. Berbagai upaya negosiasi antar aktor pemerintah, tokoh
agama, dan masyarakat sipil dalam mempertahankan kepentingan terhadap segala
kritikan yang muncul untuk penegakan Perda keagamaan di Bulukumba.
Kata kunci : Implementasi, Syariat Islam, dan Perda Keagamaan.
%K Formalisasi, syariat islam, Bulukumba
%D 2017
%I UIN Sunan Kalijaga
%L digilib29127