@phdthesis{digilib29223,
           month = {November},
           title = {TINDAKAN DAN VARIAN RADIKALISME FRONT PEMBELA ISLAM
(FPI) MOJOKERTO},
          school = {UIN Sunan Kalijaga},
          author = {NIM.. 13540034 M MUJI BUDDIN SM},
            year = {2017},
            note = {Dr. Phil. Al Makin, MA., Ph.D},
        keywords = {FPI Mojokerto, Radikalisme, Syariah Islam, Politik.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29223/},
        abstract = {Indonesia adalah negara hukum dan berideologikan Pancasila. Para tokoh
nasionalis dan agamawan pada saat itu sudah menyepakati ideologi Pancasila.
Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara bangsa perlu dijaga dari segala
ancaman. Namun ancaman terhadap pancasila semakin terlihat nyata sebab saat
ini banyak ditemukan ormas yang ingin menggantinya dengan syariah Islam,
salah satunya Front Pembela Islam (FPI).
Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan. Penelitian ini
dianalisis menggunakan metode Miles dan Haberman. Metode kualitatif deskriptif
analisis merupakan model penelitian yang menekankan pada wawancara
mendalam, penalaran, dan observasi sebagai data primernya, dan kajian literaturliteratur
terkait sebagai data sekudernya. Penelitian ini menggunakan teori
radikalisme Islam. Teori ini digunakan untuk melihat bentuk-bentuk aktivitas FPI
Mojokerto.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan FPI Mojokerto
memperlihatkan penentangannya terhadap hukum negara. Hal tersebut dibuktikan
dengan tidak adanya komunikasi dua arah atau lebih dalam memberantas tempattempat
yang dianggap oleh FPI maksiat. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah
peraturan sendiri dengan berdasarkan dalil-dalil agama yang juga mereka tafsirkan
sendiri untuk melegitimasi setiap aksi dan tindakannya. Sedangkan dalam hal
politik, FPI memiliki tujuan pemberlakuan syariah Islam. Dalam pandangan FPI,
syariah Islam bisa dijadikan solusi ketika Indonesia mendapat berbagai masalah.
Akan tetapi, hal itu justru bertentangan dengan hukum negara Indonesia, sebab
Indonesia sudah memiliki hukum dan ideologi sendiri. Proyeksi seperti itu justru
ingin meruntuhkan sistem politik mapan yang sudah dibangun di negara ini.}
}