%A NIM. 13340047 ABDULLOH YAHYA  ABDULLOH YAHYA
%O BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
%T PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN RAWAN
BENCANA MERAPI III KABUPATEN SLEMAN
(STUDI KASUS OBJEK WISATA THE LOST WORLD CASTLE DI
DUSUN PETUNG, KEPUHARJO, CANGKRINGAN)
%X Fenomena meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengubah struktur
dan pola ruang pada Kawasan Rawan Bencana Merapi yang ada di Kabupaten Sleman.
Perubahan tersebut mendorong minat masyarakat lokal untuk mengembangkan kegiatan
pariwisata karena memiliki nilai sejarah geologi, sekaligus dapat menunjang kehidupan
ekonomi. Namun demikian, tidak semua kegiatan wisata itu dapat dilakukan di setiap
kawasan, karena ada kawasan tertentu yang membatasi adanya kegiatan manusia yaitu
Kawasan Rawan Bencana Merapi III. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada
objek wisata The Lost World Castle yang telah dilarang oleh Pemerintah Kabupaten
Sleman, karena membangun bangunan dan menjalankan kegiatan di Kawasan Rawan
Bencana Merapi III. Meskipun telah dilarang, pihak pemilik/pengelola tetap bersikeras
untuk melanjutkan kegiatan pariwisata karena menganggap bahwa larangan itu
dialamatkan untuk pengembangan permukiman. Dalam aturan tata ruang Sleman tidak
menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan bangunan dan kegiatan wisata itu,
sehingga menimbulkan polemik antara kedua pihak. Oleh karena itu, penyusun tertarik
untuk meneliti terkait alasan hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam
melarang bangunan dan kegiatan wisata, sekaligus meneliti tindakan Pemerintah
Kabupaten Sleman dalam mengendalikan wisata tersebut.
Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitan
kepustakaan (library research) untuk menjelaskan mengenai alasan hukum yang
digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan status terlarang pada
bangunan dan kegiatan wisata The Lost World Castle, dan penelitian lapangan (field
research) untuk mengetahui kesesuaian tindakan Pemerintah Sleman dalam
mengendalikan keberadaan wisata tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku,
dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui
studi dokumen yang meliputi kajian teknis, gambar peta kawasan rawan bencana merapi,
laporan pekerjaan merapi dan dokumen pendukung lainnya. Adapun wawancara dilakukan
kepada Bappeda Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu, Dinas Pariwisata dan pihak pengelola/pemilik The Lost World Castle.
Hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa alasan
Pemerintah Kabupaten Sleman melarang bangunan dan kegiatan wisata The Lost World
Castle di Kawasan Rawan Bencana Merapi III, karena tidak memenuhi persyaratan fisik
dan operasional. Secara fisik, bangunan tersebut telah melanggar aturan tata ruang,
ketentuan perizinan dan bangunan yang belum dapat menjamin keandalan teknis dari segi
keselamatan. Adapun secara operasional, kegiatan tersebut tidak menunjang fungsi
ekologis, hidrologis dan mitigasi bencana, sekaligus tidak memiliki izin teknis dan Tanda
Daftar Pariwisata (TDUP). Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menerapkan
instrumen pengenaan sanksi administratif yang berupa surat peringatan oleh beberapa
instansi. Pengendalian ini juga sejalan dengan asas keterpaduan, perlindungan kepentingan
umum, dan asas akuntabilitas.
%K Tata Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, Kawasan Rawan Bencana
Merapi III, peraturan zonasi, perizinan, sanksi administratif
%D 2017
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%L digilib29412