%0 Thesis
%9 Skripsi
%A IRFAN ARDYAN NUSANTO, NIM. 13340059
%B Fakultas Syariah dan Hukum
%D 2017
%F digilib:29420
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K penyalahgunaan narkotika, wajib lapor, IPWL.
%P 163
%T PROGRAM WAJIB LAPOR  DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENANGANI  PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  (STUDI DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR D.I.Y)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29420/
%X Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pemerintah telah  mencanangkan kegiatan program wajib lapor bagi pecandu dan korban  penyalahgunaan narkotika pada tahun 2011. Pengaturannya diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor  Pecandu Narkotika yang juga merupakan implementasi dari pasal 55 Undangundang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Program wajib lapor sendiri  dilaksanakan di sebuah lembaga/ institusi baik kesehatan maupun sosial yang  telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)  yang secara khusus dipersiapkan untuk pelaksanaan program wajib lapor. Lokasi  IPWL yang menyebar serta berada ditengah masyarakat mempermudah akses  pelayanan program wajib lapor bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan program  wajib lapor menjadi lebih efektif. Di DIY sendiri sudah terdapat beberapa  lembaga yang ditetapkan sebagai IPWL oleh pemerintah. Namun, dalam  pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang harus diperhitungkan guna  kelancaran program wajib lapor. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis  berusaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program wajib lapor di DIY  serta apakah pelaksanaan program wajib lapor di DIY sudah sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana  yuridis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 25 Tahun  2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika serta Permenkes  Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan  Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan Dan Korban Penyalahgunaan  Narkotika untuk menganalisis pelaksanaan program wajib lapor di Puskesmas  Umbulharjo I dan Puskesmas Banguntapan II sebagai lembaga kesehatan yang  ditunjuk menjadi IPWL di DIY.  Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program  wajib lapor di DIY belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana  berdasarkan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pembebanan  biaya pelaksanaan program wajib lapor dibebankan kepada pemerintah sehingga  gratis bagi masyarakat, namun terdapat IPWL yang masih melakukan pungutan  biaya kepada pasien sehingga pasien harus membayar beban biaya pelayanan  program wajib lapor. Hal ini terjadi karena pihak IPWL tidak melakukan klaim  biaya pelaksanaan program wajib lapor kepada pemerintah sehingga  membebankan biaya pada pasien yang seharusnya menjadi tanggung jawab  pemerintah.
%Z Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.