%A NIM. 12350009 MUHAMMAD MASRUR RUM
%O Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.,
%T PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
TENTANG PENGHULU WANITA
%X Profesi penghulu wanita dalam perkembangannya, yakni Tahrir Hammad telah
membuat sejarah dengan menjadi wanita pertama yang diakui pemerintah Palestina
sebagai penghulu pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan laki-laki. Sementara
itu, perofesi penghulu di Indonesia, berdasarkan data penghulu dalam Sistem Informasi
Kepenghuluan (SIK), hanya dijabat oleh kaum pria. Dengan kata lain, dapat dikatakan
bahwa profesi penghulu wanita di Indonesia masih dipertanyakan eksistensinya.
Terdapat salah satu tugas penghulu dalam rincian kegiatan penghulu yang menjadi
permasalahan gender jika dilihat dari sisi hukum Islam, yakni menerima dan
melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim. Mengenai wali nikah ulama
berbeda pendapat boleh tidaknya wanita menjadi wali atau menikahkan dirinya sendiri.
Sehingga hal ini menjadi salah satu tolak ukur boleh tidaknya wanita menjadi
penghulu. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Adabul Mar’ah fil Islam
menyatakan bahwa wanita menjadi hakim, direktur, camat, lurah, menteri, walikota
dan sebagainya, Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalanghalangi.
Maka penghulu wanita yang belum memiliki hukum yang jelas menarik untuk
dikaji dari pandangan anggota-anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
yang datanya diperoleh langsung dari wawancara anggota-anggota Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
normatif yuridis. Data primer meliputi hasil wawancara terhadap 5 responden dari
anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah. Data sekunder berupa
literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini eksploratif yakni
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan data mengenai hal-hal
yang belum diketahui. Analisis data menggunakan penalaran induktif,yakni
menganalisa pendapat dan pertimbangan-pertimbangan anggota Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.
Hasil penelitian dari anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
terdapat pendapat yang membolehkan penghulu wanita dan pendapat yang tidak
membolehkan. Pendapat yang membolehkan, yang pertama adalah dengan teori
hierarki/tingkatan norma dalam hukum Islam yang sampai kepada asas-asas
persamaan, wanita dapat menjadi penghulu.Yang kedua, bahwa jabatan penghulu yang
tingkatannya di bawah hakim atau presiden, yang mana wanita menjabat menjadi
hakim hingga presiden pun diperbolehkan. Yang ketiga, terkait peran penghulu wanita
menjadi wali hakim memiliki fungsi yang berbeda dengan wali nasab. Juga melihat
dari subtansi perwalian yakni untuk mewujudkan kebaikan. Terkait juga dengan dalildalil
yang kontradiksi tentang wali melalui metode al-jam’u wat-taufiq, bahwa wanita
juga dapat menjadi wali, maka wanita dapat pula menjadi penghulu untuk menikahkan.
Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan, pertimbangan bahwa hukum yang saat
ini ada di Indonesia menjadikan wanita tidak bisa menjadi penghulu.
%K Majelis tarjih dan tajdid, muhammadiyah, penghulu wanita
%D 2018
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib30447