<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD)"^^ . "Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem trias politica.\r\nDidalamnya terdapat kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)\r\nsebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan. Hal tersebut terdiri\r\ndari hak interpelasi (hak bertanya), hak angket (hak penyelidikan), dan hak\r\nmenyatakan pendapat. Namun dalam penerapannya, hak angket DPR terhadap\r\nKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro dan kontra, disebabkan oleh\r\nberbagai perbedaan pendapat salah satunya ialah bahwa KPK bukan merupakan\r\nlembaga eksekutif atau Pemerintah sehingga hak angket tidak dapat diberlakukan\r\nterhadap KPK. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian\r\nmengenai hal tersebut khususnya terhadap makna yang terkandung dalam Pasal\r\n79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan\r\nDPRD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Komisi\r\nPemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subyek hak angket oleh\r\nDewan Perwakilan Rakyat (DPR).\r\nJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library\r\nReasearch) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan\r\npendekatan konseptual (Conseptual Approach) karena kebaruan masalah.\r\nPenyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan\r\ndengan literatur lain, baik itu buku-buku hukum, karya ilmiah dan data dari media\r\nelektronik. Sifat dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Preskriptif, penyusun\r\nmengkaji dan memaparkan data perundang-undangan dan bahan hukum primer\r\nlainnya terkait hak angket DPR, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat\r\nperskriptif.\r\nBerdasarkan metode penelitian tersebut, penulis mengetengahkan bahwa\r\nada empat teori yang digunakan, yaitu: (1) struktur ketatanegaraan Indonesia, (2)\r\nPrinsip-prinsip Check and Balance, (3) Penafsiran hukum dan (5) politik hukum.\r\nDari hasil penelitian dari pokok masalah menunjukkan bahwa Komisi\r\nPemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subjek. Hak Angket oleh\r\nDPR."^^ . "2018-02-21" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 13340070"^^ . "MUH. RIDHAL RINALDY"^^ . "NIM. 13340070 MUH. RIDHAL RINALDY"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Text)"^^ . . . . . "13340070_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Text)"^^ . . . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP\r\nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)\r\n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3)\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,\r\nDPD, DAN DPRD) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #30449 \n\nHAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP \nKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) \n(TELAAH HUKUM ATAS TAFSIR PASAL 79 AYAT (3) \nUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, \nDPD, DAN DPRD)\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .