TY  - THES
N1  - Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.,
ID  - digilib30460
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30460/
A1  - RAHMATULLAH, NIM. 13350033
Y1  - 2018/01/27/
N2  - Skripsi ini membahas tentang penetapan pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010-2015, dengan analisis
perundang-undangan. Penyusun meneliti bagaimana pertimbangan hukum
yang digunakan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam
merumuskan penetapan perkara pembatalan perkawinan. Pembatalan
perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya pemalsuan
identitas. Persoalan yang menarik untuk dianalisis bahwa menurut
undang-undang, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika syarat
perkawinan tidak dipenuhi. Pada dasarnya walaupun pernikahan sudah
dilangsungkan sejak lama tapi tidak memenuhi syarat dan rukun
pernikahan dan proses pernikahannya mengandung unsur penipuan atau
pemalsuan, maka pihak yang dirugikan (penggugat/pemohon) dapat
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui alasan apa saja yang diajukan
oleh penggugat atau pemohon dan pertimbangan hukum yang digunakan
hakim dalam menetapkan perkara pembatalan perkawinan.
Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan data
yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyuwangi, serta didukung
dengan penelitian field researchmelalui wawancara mendalam kepada 4
orang hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analitik, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penetapan yang diputus
Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2010-2015 ada 33 perkara
pembatalan perkawinan,. Dari seluruh perkara tersebut penyusun tidak
mendapatkan semua data perkara pembatalan, namun hanya ada beberapa
data saja, dengan alasan gudang tempat penyimpanan arsip pernah
terbakar, jadi hanya beberapa data saja yang didapat. Data yang didapat
oleh penyusun ada 15 perkara pembatalan perkawinan.
Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam
pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilihat adanya fakta-fakta
hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa termohon
atau penggugat yang telah melakukan penipuan dengan memalsukan
identitasnya, dengan dasar hukum yang digunakan hakim yaitu pasal 22
sampai 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 70 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Perkawinan
KW  -  pengadilan agama
M1  - other
TI  - PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI(ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2010-2015)
AV  - restricted
ER  -