relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30469/
title: ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN  UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL
creator: IBNU MURTADHO, NIM.  1520310115
subject: Hukum Islam
subject: Politik Islam
description: Politik kampus adalah salah satu wadah mahasiswa untuk menyuarakan  suara lingkup kampus, sebagai media pembelajaran mengatur mahasiswa dan  memberikan pelayanan terbaik. UIN Sunan Kalijaga dan UGM dipilih karena  merupakan kampus di Yogyakarta yang memiliki mahasiswa yang progresif, dan  cukup kritis. Dinamika politik kampus seringkali luput dari isu tentang partisipasi  mahasiswa difabel, wajar apabila mahasiswa difabel memiliki partisipasi yang  sangat minim dalam politik kampus. Maka produk kebijakan yang dikeluarkan  oleh UGM dan UIN Sunan Kalijaga seharusnya sudah menjadi dasar yang  mengatur partisipasi mahasiswa dalam politik kampus. Hal ini agar semua  mahasiswa mendapatkan haknya untuk dipilih dan memilih.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan politik  kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga bagi partisipasi mahasiswa difabel dalam  politik kampus. Penelitian ini melihat tingkat aksebilitas, pasal-pasal yang  menghambat mahasiswa difabel untuk berpartisipasi dan keterbukaan pejabat  kampus. Sifat penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan data temuan lapangan  (field research), di mana data didapatkan berdasarkan wawancara, observasi dan  dokumentasi. Teori yang dipergunakan untuk membedah masalah adalah analisis  kebijakan publik dan teori partisipasi politik. Kebijakan politik kampus menjadi  tolak ukur partisipasi dan akses bagi mahasiswa difabel untuk berpartisipasi.  Hasil penelitian menemukan kebijakan politik kampus UIN Sunan  Kalijaga dijelaskan dalam UU SEMA UIN SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  MAHASISWA bersifat umum dan tidak memberikan ruang khusus untuk  mahasiswa difabel. Sedangkan kebijakan politik kampus UGM tertuang dalam  UU KM UGM NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PARTAI MAHASISWA, UU  KM UGM NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  PEMILIHAN UMUM MAHASISWA dan UU KM UGM NO. 4 TAHUN 2017  TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA yang bersifat umum dan tidak  memberikan ruang khusus keterwakilan mahasiswa difabel.  Aspek perbedaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM  terletak pada teknik menyerap aspirasi, UGM menggunakan media online (LINE,  Official Account Sema U) untuk menyebarkan form masukan terkait undangundang  politik kampus, sedangkan UIN masih menggunakan media Offline (rapat  dengar pendapat umum, dan surat masuk) yang belum menyebarkan form  masukan untuk perubahan kebijakan politik kampus.  Perbedaan kedua terletak di pengesahan undang-undang politik kampus,  pengesahan undang-undang politik kampus UGM bersifat mandiri, sedangkan  UIN Sunan Kalijaga masih melibatkan pihak rektorat untuk melegalkan undangundang  politik kampus. Sosialisasi undang-undang politik kampus yang dilakukan  Sema U UGM melakukan media online (Official Account, LINE) sudah sangat  aksesibel, sedangkan Sema U UIN Sunan Kalijaga mengadakan sosialisasi varian  User dengan membangun komunikasi dengan PLD dan mahasiswa difabel aktif  vii  dalam lembaga pemerintahan mahasiswa, meskipun tidak ada tindak lanjut  komunikasi.  Prasyarat sehat jasmani dan rohani dalam produk kebijakan politik kampus  UIN Sunan Kalijaga dan UGM bersifat kabur, sehingga dapat mencekal calon dari  mahasiswa difabel untuk maju menjadi calon dalam jabatan yang ditawarkan di  politik kampus. Inkonsistensi prasyarat sehat jasmani dan rohani yang hanya hadir  di beberapa kriteria di kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM  menjadi polemik yang dapat menghambat partisipasi mahasiswa difabel dalam  politik kampus. Sehat jasmani dan rohani tidak menjadi kendala bagi mahasiswa  difabel yang ingin berpatisipasi dalam keanggotaan lembaga pemerintahan  mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga dan UGM.  Persamaan kebijakan politik kampus UIN Sunan Kalijaga dan UGM  terletak di perumus undang-undang yaitu Komisi I Sema U, produk kebijakan  politik kampus bersifat umum dan tidak spesifik membahas partisipasi mahasiswa  difabel, tidak menjelaskan secara rinci patokan prasayarat sehat jasmani dan  rohani, tidak konsisten menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani, dan tidak  melibatkan sama sekali mahasiswa difabel dalam merumuskan undang-undang  politik kampus.
date: 2018-02-15
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30469/1/1520310115_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30469/2/1520310115_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   IBNU MURTADHO, NIM. 1520310115  (2018) ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GAJAH MADA BAGI PARTISIPASI MAHASISWA DIFABEL.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.