@phdthesis{digilib30476,
           month = {February},
           title = {PERSPEKTIF HUKUM ISLAMTERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT?AH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM. 14350036 FIKA AUFANI KUMALA},
            year = {2018},
            note = {Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si},
        keywords = {Nafkah mut?ah, Hukum Islam},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30476/},
        abstract = {Islam memberikan ruang kepada pasangan suami dan istri bagi yang sudah
tidak lagi memiliki kecocokan yaitu dengan pintu talak. Istilah talak dikenal
dengan perceraian oleh masyarakat. Dalam pengadilan perceraian terbagi menjadi
2, Pertama cerai yang diajukan oleh suami dinamakan cerai talak, dan yang
Kedua cerai yang diajukan oleh istri disebut dengan cerai gugat. Perceraian yang
terjadi karena talak tidak serta merta menggugurkan kewajiban-kewajiban suami
yang menjadi hak-hak istri setelah terjadinya perceraian. Dalam KHI Pasal 149
telah dijelaskan kewajiban suami ketika putusnya perkawinan akibat talak, yang
salah satunya kewajiban suami dalam memberikan nafkah mut?ah. Dalam Pasal
41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa
Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan
kehidupan kepada mantan istri. Namun didalam Undang-undang Perkawinan
tidak diatur secara tegas terkait kadar pemberian nafkah setelah perceraian, baik
kadar nafkah iddah maupun mut?ah, hanya dijelaskan sesuai dengan kepatutan
dan batas kemampuan suami. Untuk mengatasi masalah ini, hakim diberikan
wewenang untuk berijtihad dalam mengambil sebuah keputusan. Dari pasal-pasal
tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apa
saja dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar mut?ah yang
dibebankan kepada suami, dan apakah keputusan hakim tersebut dalam
menetapkan kadar nafkah mut?ah itu telah sesuai dengan Maqashid asy-Syari?ah
serta dapat tercapainya kemaslahatan berupa keadilan bagi setiap pihak.
Jenis penelitian ini termasuk kedalam library research/ studi pustaka
dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dalam analisis data, peneliti
menggunakan metode deskriptif analitik yang mana menganalisa putusan-putusan
yang telah diperoleh dengan kerangka teoretik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim
dalam menetapkan kadar mut?ah dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu; 1. Lamanya
perkawinan, 2. Kelayakan, 3. Sebagai modal istri setelah perceraian, dan 4.
Sejauhmana penderitaan yang ditanggung oleh istri. Pertimbangan utama yakni
kelayakan sesuai dengan kemampuan sang suami. Dasar serta pertimbangan yang
digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2016 telah
sesuai dengan Maqashid asy-Syari?ah dan dapat memberikan keadilan kepada
para pihak.}
}