%A NIM. 14380009 INDAH DWI ASTUTI
%O DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 9 UU
NO. 11 TAHUN 2008 jo. UU No. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PRAKTIK JUAL BELI ONLINE
%X Semakin meningkatnya perkembangan teknologi internet dalam bidang
perdagangan saat ini, tentu saja meningkatkan minat para pelaku usaha untuk
memanfaatkan teknologi internet tersebut ketika melakukan transaksi jual beli.
Adanya jual beli online (e-commerce) baik bagi konsumen dan pelaku usaha
pastinya memberikan banyak dampak positif apabila digunakan secara baik. Salah
satunya adalah kemudahan dalam bertransaksi dan jangkauan pasar yang lebih luas.
Namun, di sisi lain apabila kegiatan e-commerce ini tidak dimanfaatkan secara
bijaksana, tentunya hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Misalnya
ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang dipesan, keterlambatan
pengiriman tanpa adanya pemberitahuan dari pelaku usaha, penipuan, kesalahan
pengiriman, dan kain-lain. Hal ini berkaitan erat dengan pemberian informasi
produk kepada pembeli yang tidak dilakukan secara benar dan lengkap. Padahal
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) yang saat ini telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016
pasal 9 telah disebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang
bertujuan untuk mengetahui pentingnya pasal 9 UU ITE dalam pelaksanaan praktik
jual beli online (e-commerce), dan selanjutnya menganalisa pasal 9 dalam transaksi
elektronik dari perspektif sadd aż-żarī’ah. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif
analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana
pandangan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam terhadap kewajiban
pelaku usaha dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak konsumen dalam
kegiatan e-commerce. Selain itu, penulis juga melakukan verifikasi data yang telah
terkumpul dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku usaha yang
telah berkecimpung di dunia bisnis online dan konsumen yang sering melakukan
pembelian di onlineshop.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika e-commerce
pada dasarnya terlarang untuk dilakukan. Sehingga jika dilihat dengan
menggunakan metode sadd aż-żarī’ah dan kaidah ushul fiqh, maka kedudukan
pasal 9 UU ITE dalam pelaksanaan e-commerce sangat penting. Karena dapat
mencegah timbulnya mafsadat dan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak,
baik pelaku usaha maupun konsumen.
%K E-Commerce, UU ITE, Sadd aż-Żarī’ah
%D 2017
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%L digilib30492