eprintid: 30515
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/05/15
datestamp: 2018-10-26 07:04:45
lastmod: 2018-10-26 07:04:52
status_changed: 2018-10-26 07:04:45
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: YENI, NIM. 14360035
title: TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA
ispublished: pub
subjects: hukum
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: Pembuktian Pencemaran Nama Baik
note: DRS. ABD. HALIM, M.HUM
NURDHIN BAROROH, S.HI., M.SI
abstract: Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia menjadi salah satu
kasus yang kerap terjadi di masyarakat yang mana cukup alot dalam
penyelesaiannya akibat kesulitan pembuktian materilnya. Jalan keluar dalam
menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan beban pembuktian
terbalik. Namun, penerapan beban pembuktian terbalik ini menimbulkan pro
dan kontra di kalangan ahli hukum karena beban pembuktian terbalik dianggap
bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan jaminan
terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) dan juga dianggap bertentangan dengan
pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam
pembuktian. Dari uraian tersebut, muncul pokok masalah yang perlu diketahui
jawabannya yaitu bagaimana analisis yuridis-normatif hukum pidana Islam dan
Hukum Pidana Indonesia terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak
pidana pencemaran nama baik.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian pustaka (library
research) yaitu penelitian yang mendasarkan pada analisis data. Pendekatan
yang digunakanyuridis-normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara
studi dokumen/kepustakaan.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik
dalam tindak pidana pencemaran nama baik tidaklah bertentangan dengan asas
praduga tak bersalah dan juga pasal 66 KUHAP karena beban pembuktian
terbalik yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik tidak menggunakan asas praduga tak bersalah secara
mutlak akan tetapi secara terbatas dan berimbang. Disamping itu Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (dalam Undang-
Undang Informasi Transaksi Elektronik) merupakan aturan khusus, sehingga
dapat mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum sesuai dengan asas lex
specialis derogate legi generalis. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam
tindak pidana pencemaran nama baik juga tidak bertentangan dengan hukum
Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia
sehingga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari’at.
date: 2018-02-28
date_type: published
pages: 107
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   YENI, NIM. 14360035  (2018) TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30515/1/14360035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30515/2/14360035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf