<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH)"^^ . "Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah\r\nyang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud\r\nadalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, persyaratan dan tata\r\ncaranya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56\r\nUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah\r\ndan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan\r\nsecara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan\r\nadil.\r\nPenelitian ini menggunakan penelitian yang ditujukan untuk membuat\r\ngambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak\r\nmengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinju dari jenis masalah yang diteliti,\r\ntekhnik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini\r\nmenggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian\r\nmenekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan,\r\nbaik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundangundangan,\r\nputusan MK dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian\r\nyang di kaji.\r\nPenelitian ini adalah mekanisme pencalonan kepala daerah dengan\r\nmewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik telah\r\nmenyebabkan pencalonan kepala daerah menjadi sangat tersentralisasi. Hal ini\r\ntentu saja mematikan proses demokrasi internal partai, dalam pengajuan bakal\r\ncalon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegasikan peran dan\r\nkeberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang\r\nakan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan juga calon independen yang\r\nsekalipun telah diatur didalam perundang-undangan untuk menjamin haknya,\r\nakan tetapi dalam kenyataannya menghadapi banyak problematika dalam\r\nmengikuti pemilukada yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik,\r\nmenanggung sendiri biaya politik yang dibutuhkan, dan jika terpilih maka harus\r\nbisa mengatur keseimbangan kekuasaan."^^ . "2018-02-20" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 11370036"^^ . "AGUS SALIM MUSTOPO"^^ . "NIM. 11370036 AGUS SALIM MUSTOPO"^^ . . . . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Text)"^^ . . . . . "11370036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Text)"^^ . . . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA\r\nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015\r\n(PERSPEKTIF SIYASAH) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #30520 \n\nPENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA \nDAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI \nTENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 \n(PERSPEKTIF SIYASAH)\n\n" . "text/html" . . . "Hukum Islam"@id . .