eprintid: 30520
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 6
dir: disk0/00/03/05/20
datestamp: 2018-10-26 07:07:55
lastmod: 2018-10-26 07:08:02
status_changed: 2018-10-26 07:07:55
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: AGUS SALIM MUSTOPO, NIM. 11370036
title: PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA
DAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
(PERSPEKTIF SIYASAH)
ispublished: pub
subjects: hukum
divisions: jur_syi
full_text_status: restricted
keywords: Calon Kepala Daerah, Jalur Independen, UU No 8 Tahun 2015
note: Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag
abstract: Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah
yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud
adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, persyaratan dan tata
caranya di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah
dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
Penelitian ini menggunakan penelitian yang ditujukan untuk membuat
gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak
mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinju dari jenis masalah yang diteliti,
tekhnik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini
menggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian
menekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan,
baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundangundangan,
putusan MK dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian
yang di kaji.
Penelitian ini adalah mekanisme pencalonan kepala daerah dengan
mewajibkan adanya rekomendasi dari pengurus pusat partai politik telah
menyebabkan pencalonan kepala daerah menjadi sangat tersentralisasi. Hal ini
tentu saja mematikan proses demokrasi internal partai, dalam pengajuan bakal
calon kepala daerah. Kondisi ini juga kemudian yang menegasikan peran dan
keberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang
akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan juga calon independen yang
sekalipun telah diatur didalam perundang-undangan untuk menjamin haknya,
akan tetapi dalam kenyataannya menghadapi banyak problematika dalam
mengikuti pemilukada yaitu calon independen tidak memiliki mesin politik,
menanggung sendiri biaya politik yang dibutuhkan, dan jika terpilih maka harus
bisa mengatur keseimbangan kekuasaan.
date: 2018-02-20
date_type: published
pages: 115
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   AGUS SALIM MUSTOPO, NIM. 11370036  (2018) PENANGGUHAN WAKTU PERSYARATAN CALNON KEPALA DAERAH TERHHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF SIYASAH).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30520/1/11370036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30520/2/11370036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf