eprintid: 30544
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/05/44
datestamp: 2018-10-31 02:39:28
lastmod: 2018-10-31 02:39:28
status_changed: 2018-10-31 02:39:28
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Mohammad Wildan Azmi, S.H.I., NIM : 1520010043
title: PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KEPERDATAAN
DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK
DI LUAR NIKAH)
ispublished: pub
subjects: keb_pub
divisions: pps_iis
full_text_status: restricted
keywords: keperdataan anak diluar nikah,Mahkamah konstitusi
note: Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,SH., M.Hum
abstract: Tentang status keperdataan anak di luar nikah merupakan salah satu
masalah yang sensitif untuk dibahas. Stakeholder sebagai aktor kebijakan
memiliki peran penting dalam mengambil sikap. Dalam hal ini adalah lembaga
yudikatif (Mahkamah Konstitusi) berperan untuk memberikan solusi kebijakan
sebagai bentuk perlindungan kepada setiap warga negara. Berawal dari uji materil
Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang diajukan Aisyah Machica Mochtar
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak puteranya agar diakui
dan mendapatkan hak keperdataannya sebagai anak almarhum dari hasil
perkawinannya dengan Moerdiono. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang Perkawinan
tersebut, dengan pertimbangan dan penjelasan maka mengeluarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di
luar nikah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan analisis
kebijakan publik yang mendeskripsikan peran pemerintah sebagai stakeholder
untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan terhadap warga negaranya.
Stakeholder yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat
negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusannya sebagai
perlindungan terhadap anak. Adapun pokok masalah kajian yang dibahas pada
penelitian ini mengenai peran stakeholder sebagai pemangku kebijakan publik
dalam mengambil keputusan dan implikasi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status
Keperdataan Anak di Luar Nikah, merupakan bagian dari kebijakan publik yang
dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi).
Atas dasar sebagai warga negara Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan
serta kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi yang membedakan antara
anak sah/tidak, serta mendapatkan hak-hak administratif kewarganegaraan dan
keperdataan yang diperoleh. Putusan tersebut terhadap anak di luar nikah
memiliki kepastian hukum dan mempertegas hak keperdataan dan hak sipil yang
merupakan wujud dari perlindungan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
merupakan wujud dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah
sebagai upaya perlindungan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada
rakyatnya.
date: 2018-02-14
date_type: published
pages: 168
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: Pascasarjana
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   Mohammad Wildan Azmi, S.H.I., NIM : 1520010043  (2018) PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KEPERDATAAN DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30544/1/1520010043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30544/2/1520010043_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf