%0 Thesis
%9 Skripsi
%A WARDA TUZAHRO WARDA TUZAHRO, NIM. 00370136
%B FAKULTAS SYARIAH
%D 2004
%F digilib:30721
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%K Keistimewaan Yogyakarta, perspektif Islam
%P 155
%T STATUSDANPELAKSANAANPEMERINTAHAN YOGYAKARTA  DENGAN KEISTIMEWAANYA, DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30721/
%X Skripsi ini merupakan upaya ilmiah dan akademis yang membongkar keistimewaan Yogyakarta. Sebagai   topik utama dalam skripsi ini adalah tentang status dan pelaksaan pemerintah Yogyakarta. Status   keistimewaan yang diperoleh karena di Yogyakarta terdapat dua kekuasaan Kerajaan (kekuasaan   tradisional), yaitu Kasultanan dan Paku Alaman. Masih eksisnya kedua kerajaan tersebut sehingga   memberikan wacana baru tentang pelaksanaan pemerintahan Yogyakarta.  Implikasi  dari  keistimewaan  membawa  keterlibatan  secara  langsung  kedua  kerajaan  dalam pemerintahan daerah, Dwi-tunggal kepemimpinan dalam  satu  daerah,  yaitu selain sebagai raja   maka mereka juga menjadi Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah. Pasal 122 UU no 22 Tahun 1999   adalah salah satu dasar kuat dari pemerintahan Yogyakarta. Karena adanya  UU  ini  melegalkan    pemerintahan Yogyakarta yang diistimewakan oleh RI. Fenomena kepemimpinan di Yogyakarta menjadi   sangat menarik ketika pemerintahaan yang bersifaat tradisional tetap eksis didalamnya.  Demokrasi yang menjadi sorotan utama dalam praktik politik pada akhir-akhir ini tidak tampak dalam   pemerintahan Yogyakarta, ini dapat terlihat dalam pemilihan Gubernur dan Wagub . Dari mulai   terbentuknya pemerintahan Yogyakarta , kepemimpinan selalu dipegang oleh keluarga dari Keraton dan   Paku Alaman . Sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran bani tentang praktik politik. Para   intlektual, LSM dan kalangan aktivis mahasiswa mempertanyakan banyak hal tentang keistimewaan dalam   kehidupan berdemokrasi.  Proses demokratisasi adalah tujuan utama dalam membedah keistimewaan Yogyakarta, pasca tercetusnya   reformasi sekaligus membawa lahimya demokrasi dan identitas lokal, sehingga tercipta UU No 22 Tahun   1999 sebagai trobosan baru bagi Indonesia, khususnya Yogyakarta yang secara istimewa tertera dalam   Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999. Dikarekan Yogyakarta sebagai pemerintah lanjutan dari kerajaan Islam   Mataram, mak:a setidaknyalah pemerintahan yang berlangsung berlandaskan pada prak'tik politik yang   pemah berkembang dan diajarkan oleh Nabi .  Dengan demikian, Ada dua peristiwa pemerintahan.  Yaitu pemerintahan  yang berlaku  di Yogyakarta dengan pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin. dalam konsep pemerintahan   yang dilakukan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tergambar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.   Dengan demikian  bagaimana konsep pemerintahan Yogyakarta yang mempunyai dua bentuk pemerintahan   dan sekaligus sebagai pemerintahan  lanjutan dari kerajaan Islam Mataram.  Dikarenakan tidak sedikit sejarah yang dikupas  dalam  masalah  ini .  Maka  metode yang digunakan   dalam penelitian ini adalah  pendekatan  historis.  Yaitu  pendekatan yang digunakan untuk   mengetahui Jatar belakang peristiwa. Dengan metode yang digunakan, maka nyatalah lahirnya   keistimewaan Yogyakarta yang berakibat: pemerintahan dwi-tunggal dan  kuatnya  pemerintahan    keraton  yang  ada  di Yogyakarta.
%Z Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.