eprintid: 30721
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/07/21
datestamp: 2018-08-31 02:30:13
lastmod: 2018-08-31 02:30:13
status_changed: 2018-08-31 02:30:13
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: WARDA TUZAHRO WARDA TUZAHRO, NIM. 00370136
title: STATUSDANPELAKSANAANPEMERINTAHAN YOGYAKARTA  DENGAN KEISTIMEWAANYA, DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM
ispublished: pub
subjects: jin_sy
divisions: jur_jsi
full_text_status: restricted
keywords: Keistimewaan Yogyakarta, perspektif Islam
note: Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
abstract: Skripsi ini merupakan upaya ilmiah dan akademis yang membongkar keistimewaan Yogyakarta. Sebagai 
topik utama dalam skripsi ini adalah tentang status dan pelaksaan pemerintah Yogyakarta. Status 
keistimewaan yang diperoleh karena di Yogyakarta terdapat dua kekuasaan Kerajaan (kekuasaan 
tradisional), yaitu Kasultanan dan Paku Alaman. Masih eksisnya kedua kerajaan tersebut sehingga 
memberikan wacana baru tentang pelaksanaan pemerintahan Yogyakarta.
Implikasi  dari  keistimewaan  membawa  keterlibatan  secara  langsung  kedua  kerajaan
dalam pemerintahan daerah, Dwi-tunggal kepemimpinan dalam  satu  daerah,  yaitu selain sebagai raja 
maka mereka juga menjadi Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah. Pasal 122 UU no 22 Tahun 1999 
adalah salah satu dasar kuat dari pemerintahan Yogyakarta. Karena adanya  UU  ini  melegalkan  
pemerintahan Yogyakarta yang diistimewakan oleh RI. Fenomena kepemimpinan di Yogyakarta menjadi 
sangat menarik ketika pemerintahaan yang bersifaat tradisional tetap eksis didalamnya.
Demokrasi yang menjadi sorotan utama dalam praktik politik pada akhir-akhir ini tidak tampak dalam 
pemerintahan Yogyakarta, ini dapat terlihat dalam pemilihan Gubernur dan Wagub . Dari mulai 
terbentuknya pemerintahan Yogyakarta , kepemimpinan selalu dipegang oleh keluarga dari Keraton dan 
Paku Alaman . Sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran bani tentang praktik politik. Para 
intlektual, LSM dan kalangan aktivis mahasiswa mempertanyakan banyak hal tentang keistimewaan dalam 
kehidupan berdemokrasi.
Proses demokratisasi adalah tujuan utama dalam membedah keistimewaan Yogyakarta, pasca tercetusnya 
reformasi sekaligus membawa lahimya demokrasi dan identitas lokal, sehingga tercipta UU No 22 Tahun 
1999 sebagai trobosan baru bagi Indonesia, khususnya Yogyakarta yang secara istimewa tertera dalam 
Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999. Dikarekan Yogyakarta sebagai pemerintah lanjutan dari kerajaan Islam 
Mataram, mak:a setidaknyalah pemerintahan yang berlangsung berlandaskan pada prak'tik politik yang 
pemah berkembang dan diajarkan oleh Nabi .
Dengan demikian, Ada dua peristiwa pemerintahan.  Yaitu pemerintahan  yang berlaku
di Yogyakarta dengan pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin. dalam konsep pemerintahan 
yang dilakukan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tergambar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. 
Dengan demikian  bagaimana konsep pemerintahan Yogyakarta yang mempunyai dua bentuk pemerintahan 
dan sekaligus sebagai pemerintahan  lanjutan dari kerajaan Islam Mataram.
Dikarenakan tidak sedikit sejarah yang dikupas  dalam  masalah  ini .  Maka  metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  pendekatan  historis.  Yaitu  pendekatan yang digunakan untuk 
mengetahui Jatar belakang peristiwa. Dengan metode yang digunakan, maka nyatalah lahirnya 
keistimewaan Yogyakarta yang berakibat: pemerintahan dwi-tunggal dan  kuatnya  pemerintahan  
keraton  yang  ada  di Yogyakarta.
date: 2004-05-25
date_type: published
pages: 155
institution: UIN SUNAN KALIJAGA
department: FAKULTAS SYARIAH
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   WARDA TUZAHRO WARDA TUZAHRO, NIM. 00370136  (2004) STATUSDANPELAKSANAANPEMERINTAHAN YOGYAKARTA DENGAN KEISTIMEWAANYA, DALAM PERSPEKTIF ISLAM.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30721/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30721/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf