eprintid: 30721 rev_number: 11 eprint_status: archive userid: 111 dir: disk0/00/03/07/21 datestamp: 2018-08-31 02:30:13 lastmod: 2018-08-31 02:30:13 status_changed: 2018-08-31 02:30:13 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: WARDA TUZAHRO WARDA TUZAHRO, NIM. 00370136 title: STATUSDANPELAKSANAANPEMERINTAHAN YOGYAKARTA DENGAN KEISTIMEWAANYA, DALAM PERSPEKTIF ISLAM ispublished: pub subjects: jin_sy divisions: jur_jsi full_text_status: restricted keywords: Keistimewaan Yogyakarta, perspektif Islam note: Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum. abstract: Skripsi ini merupakan upaya ilmiah dan akademis yang membongkar keistimewaan Yogyakarta. Sebagai topik utama dalam skripsi ini adalah tentang status dan pelaksaan pemerintah Yogyakarta. Status keistimewaan yang diperoleh karena di Yogyakarta terdapat dua kekuasaan Kerajaan (kekuasaan tradisional), yaitu Kasultanan dan Paku Alaman. Masih eksisnya kedua kerajaan tersebut sehingga memberikan wacana baru tentang pelaksanaan pemerintahan Yogyakarta. Implikasi dari keistimewaan membawa keterlibatan secara langsung kedua kerajaan dalam pemerintahan daerah, Dwi-tunggal kepemimpinan dalam satu daerah, yaitu selain sebagai raja maka mereka juga menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 122 UU no 22 Tahun 1999 adalah salah satu dasar kuat dari pemerintahan Yogyakarta. Karena adanya UU ini melegalkan pemerintahan Yogyakarta yang diistimewakan oleh RI. Fenomena kepemimpinan di Yogyakarta menjadi sangat menarik ketika pemerintahaan yang bersifaat tradisional tetap eksis didalamnya. Demokrasi yang menjadi sorotan utama dalam praktik politik pada akhir-akhir ini tidak tampak dalam pemerintahan Yogyakarta, ini dapat terlihat dalam pemilihan Gubernur dan Wagub . Dari mulai terbentuknya pemerintahan Yogyakarta , kepemimpinan selalu dipegang oleh keluarga dari Keraton dan Paku Alaman . Sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran bani tentang praktik politik. Para intlektual, LSM dan kalangan aktivis mahasiswa mempertanyakan banyak hal tentang keistimewaan dalam kehidupan berdemokrasi. Proses demokratisasi adalah tujuan utama dalam membedah keistimewaan Yogyakarta, pasca tercetusnya reformasi sekaligus membawa lahimya demokrasi dan identitas lokal, sehingga tercipta UU No 22 Tahun 1999 sebagai trobosan baru bagi Indonesia, khususnya Yogyakarta yang secara istimewa tertera dalam Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999. Dikarekan Yogyakarta sebagai pemerintah lanjutan dari kerajaan Islam Mataram, mak:a setidaknyalah pemerintahan yang berlangsung berlandaskan pada prak'tik politik yang pemah berkembang dan diajarkan oleh Nabi . Dengan demikian, Ada dua peristiwa pemerintahan. Yaitu pemerintahan yang berlaku di Yogyakarta dengan pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin. dalam konsep pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tergambar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian bagaimana konsep pemerintahan Yogyakarta yang mempunyai dua bentuk pemerintahan dan sekaligus sebagai pemerintahan lanjutan dari kerajaan Islam Mataram. Dikarenakan tidak sedikit sejarah yang dikupas dalam masalah ini . Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui Jatar belakang peristiwa. Dengan metode yang digunakan, maka nyatalah lahirnya keistimewaan Yogyakarta yang berakibat: pemerintahan dwi-tunggal dan kuatnya pemerintahan keraton yang ada di Yogyakarta. date: 2004-05-25 date_type: published pages: 155 institution: UIN SUNAN KALIJAGA department: FAKULTAS SYARIAH thesis_type: skripsi thesis_name: other citation: WARDA TUZAHRO WARDA TUZAHRO, NIM. 00370136 (2004) STATUSDANPELAKSANAANPEMERINTAHAN YOGYAKARTA DENGAN KEISTIMEWAANYA, DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30721/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30721/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf