<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"^^ . "Ketika Orde Baru berkuasa, yang mana pada pemerintahan ini menganut budaya politik yang \r\nsentralistik, maka ide otonomi diwujudkan dengan kehadiran UU No.5 tahun 1974, tentang \"Pokok-pokok \r\nPemerintahan Daerah\". Dari wacana tersebut, akhirnya, pada masa pemerintahan Habibie, dibuatlah \r\nUndang-Undang yang menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu Undang­ Undang No. 22 \r\ntahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di tingkat II \r\nyang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, sering tidak memberikan gambaran \r\nyang menggembirakan, contohnya di kabupaten Banyuwangi. Banyak permasalahan yang seharusnya sudah \r\ntidak tergantung kepada pusat, masih saja ada campur tangan pusat kepada daerah dalam \r\npelaksanaannya. Dalam pemerintahan Islam, otonomi merupakan hal yang baru ketika pemerintahan Umar \r\nbin Khattab. Untuk itu penyusun ingin menganalisis pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten \r\nBanyuwangi dilihat dari kaca mata Fiqh siyasah sebagai dasar rujukan analisa.\r\nDalam skripsi ini, penyusun merumuskan dua masalah yang dijadikan dasar dari penyusunan skripsi \r\nini. Masalah pertama, adalah bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi dan \r\nkedua, bagaimana pandangan Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan tersebut. Untuk itu, dalam penyusunan \r\nskripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan dengan melakukan empat pendekatan, \r\nyaitu normatif, yuridis, sosiologis dan historis. Tipe peneitian yang penyusun gunakan yaitu tipe \r\ndiskriptif analitis dan preskriptif. Kedua tipe tersebut merupakan langkah yang penyusun tempuh \r\nuntuk dapat menyajikan data baik itu secara induktif dan deduktif. Untuk dapat melakukan itu semua, \r\nsumber primer yang penyusun gunakan adalah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan serta beberapa \r\ntanggapan masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Teori-teori yang penyusun sajikan dalam bab II \r\npenyusunan, menjadi bahan analisa dalam pandangan fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan otonomi daerah \r\ndi kabupaten Banyuwangi. Dalam bah ini penyusun menguraikan teori pembagian kekuasaan dalam Islam \r\nyang dalam hal ini masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Selain teori pembagian kekuasaan, \r\npenyusunjuga memaparkan teori-teori akuntabilitas pemerintahan yang ada dalam Islam.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSetelah melakukan penelitian yang cukup, akhirnya pada bah selanjutnya penyusun memaparkan tentang \r\npelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Banyuwangi yang dalam temuan penyusun ternyata masih \r\nterdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Potensi-potensi daerah belum bisa dimanfaatkan dengan \r\nmaksimal dan peraturan-peraturan daerah yang menyangkut hal tersebut belum terealisasikan dalam \r\npelaksanaanya secara maksimal pula. Sehingga akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan \r\notonomi daerah di kabupaten banyuwangi sudah baik akan tetapi belum seluruhnya maksimal dan masih \r\nperlu perhatian yang serius."^^ . "2004-08-05" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 00370336"^^ . "LAILATUL MACHSUNAH"^^ . "NIM. 00370336 LAILATUL MACHSUNAH"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Text)"^^ . . . . . "00370336 - BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Text)"^^ . . . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #30724 \n\nPELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH\n\n" . "text/html" . . . "Jinayah Siyasah" . .