%0 Thesis
%9 Skripsi
%A NIKMA TU ZAHROTIN, NIM. 99383444
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2005
%F digilib:30743
%I UIN SUNAN KALIJAGA
%K Over Macht
%P 111
%T TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OVERMACHT  DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30743/
%X Perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara dua pihak, yang saling mengikatkan diri, pihak   pemborong mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekeijaan, dan pihak yang memborongkan mengikatkan   diri untuk membayar harga yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.  Tujuan utama hubungan keija pada perjanjian pemborongan adalah hasil kerja. Hasil kerja inilah yang   menjadi obyek perjanjian pemborongan . Obyek dari perjanjian  pemborongan  adalah pekeijaan  dan   hasilnya.  Hasil  kerja inilah  yang  menjadi tujuan utama perjanjian pemborongan. Hasil kerja tersebut harus dapat diserahkan  sesuai   dengan kriteria yang diperjanjikan .  Musnahnya  obyek  perjanjian sebelum penyerahan , yang disebabkan suatu  keadaan memaksa (overmacht) menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian,  sehingga menimbulkan  masalah resiko .  Permasalahan di atas menjadi menarik untuk dicermati dan diteliti secara hukum  Islam.  Dalam    hukum  Islam  perjanjian  pemborongan   termasuk  dalam  ?Jarah/sewa menyewa, khususnya ijarah 'ala al-a 'mal (sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan   pekerjaan), karena itu penyusun berusaha mengkaji lebih mendalam dari sisi hukum Islam. Yakni   bagaimana huk:um Islam menyoroti masalah overmacht pada perjanjian pemborongan dalam hukum perdata   .  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap   masalah overmacht dalam peijanjian pemborongan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah penelitian pustaka, karena sumber   data-datanya diambil dari buku-buku  dan  kitab-kitab  fiqh. Sifat penelitian ini adalah diskriptif   analitik, yang berusaha menggambarkan menjelaskan dan menganalisa data yang telah dikumpulkan   .Kemudian kerangka kerja yang dipakai penyusun untuk meneliti permasalahan tersebut melalui   pendekatan normatif, yakni berdasarkan  al-Qur'an dan Hadis juga kaidah kaidah  ushuliyah .  Konklusi  dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwasanya  dalam  hukum  Islam  maupun hukum perdata tidak ditemukan perbedaan yang mencolok. Dalam hukum perdata apabila teijadi   overmacht, maka peijanjian batal apabila overmacht bersifat permanen, tetapi apabila overmacht   bersifat sementara, maka peijanjian berlanjut, meskipun pemenuhan prestasi tertunda. Risiko   kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan bahan, ·didasarkan bahwa seseorang bertanggungjawab   terhadap barang miliknya. Demikian juga dalam hukum Islam, apabila terdapat cacat/aib pada obyek   yang diupahkan, maka akad batal, tetapi apabila kerusakan tersebut masih bisa diperbaiki, maka   peijanjian tersebut masih berlanjut, meskipun pelaksanaanya tertunda. Seorang pekeija/orang yang   dikontrak (ajir) tidak bertanggungjawab atas musnahnya barang yang disebabkan karena adanya   uzur!overmacht, didasarkan pada status tangan ajir sebagai amanat bukan sebagai jaminan .
%Z Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A