@phdthesis{digilib30796,
           month = {May},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERKEBUNAN SALAK DI DESA SEWUKAN, KECAMATAN DUKUN,
KABUPATEN MAGELANG
TAHTJN 2000-2004},
          school = {UIN SUNAN KAIJAGA},
          author = {NIM.99383878 SLAMET WIDODO},
            year = {2004},
            note = {Drs. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M. Ag.},
        keywords = {Hukum Islsm, Perkebunan salak},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30796/},
        abstract = {Skripsi ini berjudul"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pe{$\backslash$}aksanaan Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa 
Sewukan, Kccamatan Dukun, Kabupaten Magelang Tahun 2000-2004". Judul ini penyusun angkat untuk 
menyelesaikan masalah akademis pada pelaksanaan bagi hasil pada perkebunan salak di wilayah 
penelitian. Permasalahan tcrsebut adalah adanya ketidakjelasan dalam waktu bcrakhimya perjanjian 
sehingga menjadi sengketa ketika salah satu pihak membatalkan perjanjian. Adapun masalah yang Jain 
adalah berhubungan dengan pembagian hasil keuntungan. Apakah pcmbagian hasil keuntungan (50:50) 
dengan ketcntuan pemilik tanah mengeluarkan modal berupa tanah  kosong, pengelola mengeluarkan 
modal berupa biaya pcmeliharaan dan pengelolaan,  sedangkan bibit ditanggung kedua belah pihak 
telah memenuhi rasa keadilan'7
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penyusun menggunakan p1sau analisis usul fiqh, fiqh dan 
pendekatan  sosiologi. Usul fiqh ( 'urf) untuk mengana!isis sistem perjanjian dalam hal ini 
berkaitan erat dengan model kerja  sama pertanian muzara'ah. Pendekatan sosiologi berguna untuk 
menganalisis perilaku masyarakat wilayah penelitian berkaitan dengan perjanjian bagi hasil 
perkebunan salak yang mereka sepakati.
Setelah dianalisis penyusun berkesimpulan bahwa sistem perjanjian bagi hasil perkebunan salak 
mengalami cacat hukum karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhimya perjanjian sebagai syarat 
sahnya suatu perjanjian. Sedangkan pembagian hasil dengan kriteria di atas telah memenuhi rasa 
keadilan sehingga  tidak bertentangan dengan hukum Islam.}
}