%A NIM: 00380285 AGlJSSALIM
%O DR. HAMIM ILYAS, M.Ag.
%T PRIVATISASI  BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
%X Privatisasi BUMN adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menjual sebagian atau seluruh saham di 
semua BUMN kepada pihak swasta baik swasta asing maupun domestik. Seperti kasus privatisasi PT. 
Telkom, PT. Indosat, PT. Bank Mandiri, PT. Semen Gresik dan masih banyak lagi BUMN lainnya. Namun, 
kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia tersebut banyak menuai kritik dan kecaman bagi 
beberapa kalangan karena dianggap pemerintah rela menggadaikan aset  -aset  negara  kepada asing 
(disebut swastaanisasi BUMN).
Berbagai pendapat yang menentang atau kontra terhadap privatisasi BUMN memang beralasan. Di antara 
alasannya adalah bahwa BUMN yang telah dan akan diprivatisasi adalah BUMN yang notabene mewadai 
hajat hidup orang banyak, tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan Undang-undang No. 
19/2003, sehingga prosesnya tidak transparan dan hanya terkesan tergesa-gesa Dana hasil  
privatisasi selama ini banyak yang menguap untuk kepentingan pribadi dan politik. Privatisasi akan 
berdampak akan beralihnya BUMN menjadi milik asing. Sebagai konsekuensi dari privatisasi adalah 
denasionalisasi BUMN, PHK besar-besaran, mahalnya standarisasi harga produk.
Dari beberapa pengalaman privatisasi yang telah dilakukan pemerintah memang
banyak di antaranya yang mengalami kendala atau kegagalan. Apalagi pelaksanaan privatisasi kemarin 
belum adanya Undang-undang yang mengatumya secara spesifik, karena Undang-undang BUMN No. 19/2003 
bam disyahkan setelah berbagai BUMN dilego pemerintah kepada Asing, atau ibarat "Dewa penolong 
datang di siang bolong". Sehingga supaya pembahasan bisa fokus pada pokok  masalah,  maka  penyusun 
membatasi pembahasan masalah hanya pada kebijakan pemerintah terhadap privatisasi dan metode yang 
digunakan dalam melaku privatisasi  BUMN.
Maka dengan ini, penyusun akan melakukan analisis dari kasus-kasus privatisasi
BUMN. Sehubungan kebijakan, metode, dan tujuan yang sebenarnya. Sehingga dalam pembahasan ini 
peny'usun mencoba menggunakan usul fiqih dengan melihat kaidah dasar prinsip-prinsip muamalah dan 
menggunakan pendekatan maq"lujid CMy-syafiahnya imam asy-Syatibi. Hal itu penyusun lakukan, karena 
kasus privatisasi BUMN tergolong kategori kasus-kasus fiqih kontemporer.
Adapun sifat  penelitian yang kami gunakan adalah bersifat analitik, dengan mencoba menganalisis 
aspek-aspek bahasan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Sementara 
analisis data yang penyusun gunakan dengan menggunakan teknik induktif yaitu melakukan pembahasan 
prinsip-prinsip muamalah secara khusus kemudian diaplikasikan pada praktek privatisasi di 
Indonesia.
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dari kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan 
pemerintah, maka kebijakan privatisasi selama  ini tidak memegangi prinsip-prinsip dasar yaitu, 
kerelaan, keadilan, pertanggungjawaban, transparansi, tanpa adanya eksploitasi, dan demi 
kesejahteraan umat dan bertentangan dengan maq id asy­ syafi'ah. Kesimpulan yang diambil, bahwa 
privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hukumnya adalah tidak sah menurut hukum 
Islam.
%K Privatisasi BUMN
%D 2005
%I UIN SUNAN KAIJAGA
%L digilib30855