<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID)"^^ . "Komitmen Abdurrahman Wahid membangun negara demokratis dan me-wujudkan masyarakat madani/civi/ \r\nsociety tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan obsesi untuk menjadikan L1donesia yang utuh, anti \r\nkekerasan dati menyantuni pluralisme. Hal ini sedikit banyalutya tela: diimplernentasikan pada masa \r\npemerintahannya.\r\nKeberhasilan pemerintahan Abdurrahman \\Vahid mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya menuju \r\nsupremasi sipil sebagai acuan dasar bagi hubungan sipil-militer di Indonesia. Minimalisasi peran \r\nmiliter di bidang politik dijabarkan dalam kebijakan pemisaha1·1 Kementerian Pertahanan dan \r\nKementerian Politik dan Kea1nanan serta penempatan orang sipil dalam posisi Menhan .Kemudian \r\npemisahan secara tegas Po1ri da•·1 Th1J.\r\nKebijakan lainnya pun tidak kalah penting yaitu penghapusan Badan\r\n\r\nKoordinasi Pemantapan Stahilitas Nasional (Bakorstanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus). \r\nBegitu juga dalam persoalan mutasi di tubuh mihter, dicopotnya Wiranto dari Menkopolkam dan \r\npenempatan Laksamana Widodo AS (dari Angkatan Laut). Hal ini telah membuka wacana baru bahwa \r\ndari satuan rnanapun b:isa dan berhak menempatj posisi tersebut karena paradigama sebelumnya hanya \r\ndari satuan Angkatan Daratlah yang berhak dan tepat menempati jabatan tersebut.\r\nNamun, sisi lain ketidakberhasilan pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahanya \r\nyaitu: adanya penambaha:1 Kodam bam di beberapa daerah. Penambahan Kodam ini direncanak:ar1 hingga \r\ntaJmn 2006, berjumlah 17 Kodam. Penambahan ini tentunya memperkuat kekuasaan struktural TNI sebagai \r\nindikasi bahwa TNI atau Militer ma.sih setengah-setengah dan en oan melaksanakan apa yang disebut \r\ndengan Suprema.si SipH."^^ . "2005-02-26" . . . . "UIN SUNAN KAIJAGA"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KAIJAGA"^^ . . . . . . . . . "NIM. 99373372"^^ . "FATHUROHMAN"^^ . "NIM. 99373372 FATHUROHMAN"^^ . . . . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Text)"^^ . . . . . "BAB I, V, DP.pdf"^^ . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Text)"^^ . . . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #30933 \n\nDEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID)\n\n" . "text/html" . . . "Jinayah Siyasah" . .