eprintid: 30938
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 111
dir: disk0/00/03/09/38
datestamp: 2018-09-24 08:16:54
lastmod: 2018-09-24 08:16:54
status_changed: 2018-09-24 08:16:54
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: H. NASRULLAH, NIM. 99373877
title: -DAERAH DALAM PERSPEKTIF  FIQH  SIYASAH
ispublished: pub
subjects: jin_sy
divisions: jur_jsi
full_text_status: restricted
keywords: Pemikiran Kartosuwiryo
note: 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag
2. Drs. MAKHRUS MUNA.TA T, M. Hum
abstract: Kartosoewirjo, Imam Negara Islam Indonesia  (NII),  teiah memformulasikan  pemikiran-pemikirannya  
menjadi  konsep-konsep  yang dijadikan sebagai al-Minhiij al-Harakf bagi gerakannya (Darul  
Islam/Tentara Islam Indonesia atau DIITII). Salah satunya adalah pemikirannya tentang pembagian 
daerah-daerah yang oleh Holk Horald Dengel dinyatakan sebagai sebuah konsep yang sangat dipengaruhi 
oleh hukum Islam, yaitu teori fiqh siyasah tentang pembagian dunia ke dalam kawasan-kawasan Diir  
al-Islam  (kawasan yang diduduki oleh kaum Muslimin) dan Dar al-Harb (kawasan yang diduduki oleh 
non Muslim) serta Diir al-Ahd' (kawasan yang berlaku di dalamnya hukum perjanjian antara Dar 
al-Islam dan Diir al-Harb).
Dalam skripsi ini, penulis mendeskripsikan lebih lanjut tentang bagaimana konsep pemikiran 
pembagian Kartosoewirjo tersebut, bagaimana Jatar beiakang historisnya dan kepada siapa konsep 
tersebut ditujukan serta bagaimana dasar hubungan antara Diir al-Isliim dan Diir al-Harb yang 
terbangun dalam pemikiran pembagian Kartosoewirjo.
Seperti yang dinyatakan Dengel, bahwa yang dimaksud sebagai Dar al­ l<olam adaiah D.I (daerah yang 
dikuasai umat Islam dan di dalamnya berlaku hukum Islam. Adapun sebagai Dar al-Harb nya adalah D.II 
(daerah yang hanya sebagiannya saja dikuasai umat Islam dan tidak berlaku di  dalamnya  hukum 
Islam) serta D.III (daerah yaug dikuasai oleh musuh (Belanda). Anggapan Dengel ini memang dapat 
diaffirmasi karena Kartosoewirjo pada tanggal 23 Desember 1948 (tiga hari setelah Agresi Militer 
Belanda Kedua) mengeluarkan Maklumat Pemerintah Negara Islam Indonesia No.7 yang isinya 
pemberlakuan hukum Islam di masa perang dan menetapkan bahwa hanya ada dua golongan yang berperang, 
yaitu golongan NII (sebagai Dar al-Islam) dan golongan Belanda atau negara­ negara yang menjadi 
Boneka Belanda (Diir al-Harb)  tanpa  melibatkan  di dalamnya Dar al-Ahd'. Penulis berpandangan 
bahwa pembagian hanya menjadi dua golongan saja ini bukan berarti tidak terdapatnya pemikiran 
tentang konsep Dar al-Ahd' dalam pemikiran Kartosoewirjo, karena kenyataanya Kartosoewirjo kembali 
mengeluarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) No.3 pada tanggal 14 Oktober 1949 yang isinya 
bahwa Nl1 telah membuka diri terhadap hubungan dunia luar (Internasional dan  Interinsuler)  dalam  
segala  bidang sehingga memungkinkan terwujudnya Dar al-Ahd'.
Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan  bahwa pembagian D.I, D.II dan
DIII bukanlah mencerminkan gambaran yang utuh dari pemikiran keislaman Kartosoewirjo  tentang  
pembagian  daerah-daerah.  Lebih  lanjut  pembagian  D.I,
D.II dan D.III ini hanyalah sebuah sistem parsial yang diformulasikan untuk mempermudah 
Kartosoewirjo dan gerakannya untuk memperluas daerah-daerah kekuasaannya.
date: 2005-01-07
date_type: published
pages: 115
institution: UIN SUNAN KAIJAGA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   H. NASRULLAH, NIM. 99373877  (2005) -DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30938/1/BAB%20I%2CV%2C%20DP.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30938/2/BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf